0%
logo header
Selasa, 11 Januari 2022 16:38

DPRD Sulsel Sahkan Ranperda Penyelenggaraan Bantuan Hukum

Rizal
Editor : Rizal
Rapat paripurna DPRD Sulsel dengan agenda pengesahan Ranperda penyelenggaraan bantuan hukum.
Rapat paripurna DPRD Sulsel dengan agenda pengesahan Ranperda penyelenggaraan bantuan hukum.

REPUBLIKNEWS.CO.ID, MAKASSAR – DPRD Sulsel mengesahkan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) penyelenggaraan bantuan hukum bagi masyarakat miskin di Sulsel. Pengesahan Ranperda menjadi Perda ini dilakukan melalui rapat paripurna di DPRD Sulsel, Senin (10/1/2022) kemarin.

Tak hanya mengesahkan Ranperda tentang penyelenggaraan bantuan hukum, rapat paripurna ini juga mengesahkan peraturan DPRD Sulsel tentang kode etik dan tata beracara Badan Kehormatan (BK) DPRD Sulsel.

Rapat paripurna tersebut dipimpin oleh Ketua DPRD Sulsel, Andi Ina Kartika Sari dan dihadiri langsung oleh Plt Gubernur Sulsel, Andi Sudirman Sulaiman, serta Sekprov Sulsel, Abdul Hayat Gani.

Baca Juga : Yakin Golkar Solid, TP Optimis Airlangga Terpilih di Pilpres 2024

Ketua Pansus Ranperda Penyelenggaraan Bantuan Hukum DPRD Sulsel, Marjono dalam pemaparannya menjelaskan bahwa pansus telah melakukan kunjungan ke beberapa daerah yang mengimplementasikan perda bantuan hukum seperti Sinjai, Jeneponto, Wajo dan Bone.

“Kita juga telah melakukan konsultasi ke Kemendagri. Kita harus pahami bahwa bantuan hukum kadang sulit terjangkau karena kurangnya akses terhadap mekanisme formal untuk perlindungan dan pemberdayaan terutama bagi masyarakat yang berada dibawah garis kemiskinan,” kata politisi Partai Gerindra Sulsel itu.

“Salah satu peran besar dalam akses keadilan adalah tingginya biaya untuk bantuan hukum sehingga program bantuan hukum merupakan komponen utama dari strategi untuk meningkatkan akses keadilan terhadap masyarakat miskin,” tambah Marjono.

Baca Juga : Di HUT MKGR, Airlangga Sebut Golkar Sulsel Jadi Contoh Indonesia Timur

Menurutnya, perda bantuan hukum ini juga diatur dalam UU Nomor 16 Tahun 2011 dan PP Nomor 42 tahun 2013 tentang syarat dan tata cara pemberian bantuan hukum dan penyaluran dana bantuan hukum anggaran dari APBD.

“Awalnya, penerima bantuan hukum hanya sebatas masyarakat miskin. Namun setelah rapat dengar pendapat sesuai usul dan saran hampir semua organisasi dan lembaga bantuan hukum yang diundang akhirnya Pansus menyetujui untuk memasukkan kelompok rentan sebagai objek penerima bantuan hukum,” beber Marjono.

Adapun yang dimaksud masyarakat miskin adalah orang yang tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri yang dibuktikan dengan surat keterangan miskin. Sedangkan kelompok rentan adalah kaum perempuan, anak-anak penyandang disabilitas, kelompok migran dan lanjut usia yang berhadapan dengan hukum. (*)

Redaksi Republiknews.co.id menerima naskah laporan citizen (citizen report). Silahkan kirim ke email: redaksi.republiknews1@gmail.com atau Whatsapp +62 852-9999-3998