0%
logo header
Senin, 20 Mei 2024 18:13

Fokus Tingkatkan Tata Kelola Manajemen Risiko, Pj Sekda Makassar Terima Kunjungan Asitensi BPKP Sulsel

Rizal
Editor : Rizal
Pj Sekda Kota Makassar, Firman Hamid Pagarra menerima kunjungan tim BPKP Perwakilan Sulawesi Selatan di Ruang Rapat Sekda, Balaikota Makassar, Senin (20/5/2024). (Foto: Istimewa)
Pj Sekda Kota Makassar, Firman Hamid Pagarra menerima kunjungan tim BPKP Perwakilan Sulawesi Selatan di Ruang Rapat Sekda, Balaikota Makassar, Senin (20/5/2024). (Foto: Istimewa)

REPUBLIKNEWS.CO.ID, MAKASSAR – Penjabat (Pj) Sekda Kota Makassar, Firman Hamid Pagarra menerima kunjungan tim BPKP Perwakilan Sulawesi Selatan di Ruang Rapat Sekda, Balaikota Makassar, Senin (20/5/2024).

Kunjungan ini terkait entry meeting tim BPKP untuk asistensi Manajemen Risiko Pembangunan Nasional (MRPN) lintas sektor pada program ketahangan pangan kota Makassar.

Didampingi Kepala Bappeda, Andi Zulkifli Nanda, Firman Pagarra menyambut baik kedatangan tim BPKP tersebut.

Baca Juga : Surya Paloh Imbau Kader NasDem Solid Menangkan Duet ASS-Fatma di Pilgub Sulsel 2024

“Kedatangan tim BPKP ini dalam rangka asistensi yang dilakukan secara serentak di Indonesia. Guna sebagai pendampingan lintas sektor terhadap hal-hal yang tidak sesuai ketentuan,” ucap Firman.

Untuk Kota Makassar sendiri khususnya di bidang ketahangan pangan terdapat beberapa item yang menjadi acuan dari BPKP yang harus menjadi fokus seperti lonjakan harga dan stabilitas produksi pangan.

Karenanya, kata Firman, pihak Pemkot Makassar siap mendapat pendampingan langsung dari BPKP guna menjalin sinergitas guna meminimalkan dampak risiko dalam pelaksanaan tugas dan fungsi serta dapat mengidentifikasi, menilai, dan mengelola risiko dengan sebaik-baiknya.

Baca Juga : Lewat CSR Penanaman Mangrove di Berbagai Daerah, Yamaha Indonesia Upayakan Reduksi Emisi Karbon

Sementara itu, Kepala Pengendali Tekhnis BPKP Sulsel, Martinus Tonapa mengungkapkan asitensi serentak secara nasional ini dilaksanakan hingga 31 Mei mendatang.

“Rencananya, mulai hari ini sampai 31 Mei. Melakukan meeting dan asisten. Kita akan mengidentifikasi resiko-resiko di ketahangan pangan yang ada di kota Makassar,” ungkapnya.

Pada kesempatan ini pula, Martinus memperjelas entry meeting dan asistensi tersebut dengan menampilkan lembaran Peraturan Presiden (Perpres) No 39 terkait Manajemen Risiko Pembangunan Nasional yang dimana perpres ini merupakan kegiatan terkoordinasi untuk mengendalikan entitas MRPN sehubungan dengan adanya risiko pembangunan nasional.

Baca Juga : Penguatan Produk Hukum Daerah, Bapemperda DPRD Sulsel Hadiri Rakornas di Kaltim

Katanya, penerapan MRPN mencakup seluruh pengelolaan risiko dalam Pembangunan Nasional yang dilaksanakan oleh Entitas MRPN pengelola keuangan negara.

“Kunjungan kami ini dalam rangka penguatan tugas dan fungsi serta pendampingan terkait pelaksanan menajemen resiko di lingkup Pemkot Makassar,” pungkasnya. (*)

Redaksi Republiknews.co.id menerima naskah laporan citizen (citizen report). Silahkan kirim ke email: [email protected] atau Whatsapp +62 813-455-28646