REPUBLIKNEWS.CO.ID, PAREPARE — Penjabat (Pj) Wali Kota Parepare, Akbar Ali, menjadi pembicara utama atau memberikan pidato singkat dalam Forum Diskusi Aktual yang diselenggarakan oleh Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri di Auditorium BJ Habibie, Parepare, pada Selasa (5/3/2024).
Forum Diskusi Aktual ini dihadiri langsung oleh Kepala BSKDN Kemendagri, Yusharto Huntoyungo, dan membahas tentang dinamika persiapan pemilihan umum kepala daerah serentak tahun 2024, serta mengulas tantangan, kendala, dan solusi yang terkait.
Dalam paparannya, Akbar Ali melaporkan bahwa Pemilu 2024 baru-baru ini berlangsung sukses di Parepare. Partisipasi pemilih meningkat menjadi 84 persen, dibandingkan dengan Pemilu 2019 yang hanya sekitar 75 persen. Proses Pemilu berjalan dengan kondusif, tertib, aman, dan lancar pada setiap tahapannya berkat sinergi dari seluruh elemen masyarakat.
Baca Juga : Proses Coklit Selesai 100 Persen, KPU Parepare Tegaskan Rampung Sesuai Prosedur
Mengenai Pilkada, Akbar Ali mengungkapkan bahwa Pemerintah Kota Parepare telah menyiapkan anggaran senilai Rp19 miliar untuk KPU, Rp5 miliar untuk Bawaslu, dan Rp4,7 miliar untuk TNI Polri.
“Kami berharap dengan persiapan ini, pelaksanaan Pilkada dapat sukses seperti Pemilu, bahkan bisa lebih baik lagi. Jika partisipasi pemilih pada Pemilu mencapai 84 persen, kami berharap partisipasi pemilih pada Pilkada dapat meningkat lebih lanjut,” harap Akbar Ali, yang juga menjabat sebagai Kepala Pusat Strategi Kebijakan Politik Hukum dan Pemerintahan Dalam Negeri di Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kemendagri.
Yusharto Huntoyungo, Kepala BSKDN Kemendagri, yang juga turut berbicara dalam Forum Diskusi Aktual, mengulas beberapa hal penting terkait Pilkada, termasuk masalah anggaran, partisipasi pemilih, pelanggaran yang terjadi, serta masalah netralitas ASN.
Baca Juga : AHY Berikan Restu, Erat Bersalam Siap Bertarung di Pilwalkot Parepare 2024
“Pemilihan Kepala Daerah bertujuan untuk menghasilkan kepala daerah yang diinginkan oleh masyarakat. Kami berharap dapat melahirkan pemimpin politik di daerah yang kompeten, akomodatif, jujur, dan berahlak,” ungkap Yusharto.
Dia juga membahas persoalan Pilkada terkait biaya penyelenggaraan yang mencakup biaya logistik, honorarium, dan keamanan. Selain itu, dia menyoroti masalah pelanggaran yang melibatkan ASN, seperti netralitas, kedisiplinan, keberpihakan, dan kode etik. (Adv)
