0%
logo header
Jumat, 01 Desember 2023 20:28

Gelar Dialog Publik, Cara YLP2EM – BaKTI Peringati 16 Hari Anti Kekerasan Terhadap Perempuan

Mulyadi Ma'ruf
Editor : Mulyadi Ma'ruf
Gelar Dialog Publik, Cara YLP2EM – BaKTI Peringati 16 Hari Anti Kekerasan Terhadap Perempuan

REPUBLIKNEWS.CO.ID, PAREPARE — Yayasan Lembaga Pengkajian Pengembangan Ekonomi dan Masyarakat (YLP2EM) sebagai salah satu mitra BaKTI melalui program INKLUSI menggelar Dialog Publik dalam rangka 16 Hari Anti Kekerasan terhadap Perempuan (HAKtP) di Balai Ainun Parepare, Jumat (1/12/2023).

Kegiatan itu berkolaborasi dengan Pemerintah Kota (Pemkot) Parepare, pemerhati dan penggiat HIV, serta stakeholder lainnya. Juga melibatkan Komunitas Akhiri Kekerasan Berbasis Gender, yang diikuti ratusan peserta dari berbagai komunitas yang peduli terhadap perempuan maupun anak.

Dialog itu menghadirkan tiga orang pemateri. Yakni Kanit PPA Polres Parepare Aipda Dewi Noya, Ketua PKVHI cabang Parepare (Pemerhati HIV) Abd. Rizal, dan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Djumadi.

Baca Juga : Tokoh NU Parepare Siapkan Kader Unggulan untuk Pilkada

Koordinator Program Inklusi Parepare, Abdul Samad Syam mengatakan, kegiatan ini merupakan wujud kolaborasi beberapa pihak untuk pencegahan kekerasan terhadap dan anak.

“Perlu diketahui bahwa berdasarkan data Kementerian Kesehatan RI, sebanyak 7000 lebih perempuan terinfeksi HIV, dan ternyata 30 persen tertular dari suami. Oleh karena itu, kita bersama-sama menangani kekerasan perempuan dan anak” katanya.

Samad berharap, dengan kegiatan ini diharapkan dapat menurunkan tingkat kekerasan terhadap perempuan dan anak khususnya terkait kekerasan seksual. Terlebih, kata dia, pada faktanya untuk kasus HIV, saat ini sudah masuk ke rumah tangga.

Baca Juga : FKPPM Gelar Milad dan Pengukuhan, Pj Wali Kota Akbar Ali Ajak Pengurus Bersinergi dengan Pemkot Parepare

“Ini akan terus dilaksanakan dalam berbagai jenis kegiatan. Supaya masyarakat juga turut terlibat dalam mencegah kekerasan. Pemerintah juga diharap untuk membuat kebijakan yang terintegrasi antara kesehatan dan kekerasan. Dan itu membutuhkan kolaborasi dengan berbagai komunitas dan semua pihak, untuk mengampanyekan anti kekerasan perempuan dan anak,” pungkasnya. (*)

Redaksi Republiknews.co.id menerima naskah laporan citizen (citizen report). Silahkan kirim ke email: [email protected] atau Whatsapp +62 813-455-28646