REPUBLIKNEWS.CO.ID, MERAUKE – Pemerintah Provinsi Papua Selatan mengapresiasi kolaborasi Dewan Pimpinan Pusat Ikatan Cendekiawan Awam Katolik Papua (ICAKAP) Papua Selatan dan Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia (ICMI) Papua Selatan atas rekomendasi kajian ilmiah pematangan konsep percepatan pembangunan Provinsi Papua Selatan.
Asisten I Sekda Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Provinsi Papua Selatan, Agustinus Joko Guritno memberikan apresiasi kepada ICAKAP dan ICMI Papua Selatan atas rekomendasi kajian ilmiah pematangan konsep percepatan pembangunan itu.
Mewakili Pj. Gubernur Papua Selatan, Guritno menyampaikan banyak terima kasih atas sukses terselenggara seminar yang menghadirkan pembicara, penyangga, para cendekiawan Katolik dan Muslim.
Baca Juga : Kejari Merauke Sidik Perkara Dugaan Tipikor Pembangunan Lanjutan Kantor Bupati Baru Boven Digoel
“Ini merupakan suatu hal yang sangat indah. Ada kebersamaan dan kolaborasi antar para cendekiawan Muslim dan Katolik di Papua. Saya yakin, ilmu pengetahuan yang kita miliki menembus dimensi kehidupan manusia dengan tidak membedakan suku ataupun agama sehingga dapat digunakan untuk membangun Daerah Otonomi Baru (DOB) Provinsi Papua Selatan,” kata Agus Djoko Guritno saat menutup Seminar Percepatan Pembangunan di Papua Selatan di Hotel Halogen Merauke, Selasa (19/12/2023).
Agus Djoko Guritno menyebutkan, ada 12 roadmap menjalankan roda pemerintahan Provinsi Papua Selatan yang dipimpin Pj. Gubernur Apolo Safanpo. Lima tugas penting sedang dilaksanakan Pj. Gubernur di antaranya, pertama, menyusun struktur organisasi Pemprov Papua Selatan dan sudah terbentuk bahkan sudah diisi oleh pejabat maupun ASN.
Berikutnya adalah membentuk Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Selatan (MRPS) dan sudah terlaksana hingga pelantikan 33 anggota MRPS dari unsur adat, agama dan perempuan oleh Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri).
Baca Juga : Rumah Perjuangan Paslon Bupati Hendrik-Riduwan di Distrik Kurik Merauke Diresmikan
“Pemprov Papua Selatan juga sudah mempersiapkan pembentukan DPR Provinsi Papua Selatan dan DPR Kabupaten pengangkatan secara afirmatif,” sebutnya.
Tak hanya itu, Pemprov Papua Selatan kini juga tengah mempersiapkan pembangunan infrastruktur pembangunan kantor gubernur, kantor MRPS, kantor DPRPS dan kantor OPD dilingkungan Pemprov Papua Selatan. Selain itu, melaksanakan pemilihan Gubernur Provinsi Papua Selatan definitif.
“Pemprov Papua Selatan menyambut baik adanya upaya ICAKAP dan ICMI menggelar seminar ini. Kolaborasi yang baik dari kedua lembaga berlainan agama tapi bersatu dalam membangun daerah Provinsi Papua Selatan. Gagasan dan pikiran yang baik ini hendaknya dikembangkan dan bisa mengajak kelompok lainnya berpartisipasi,” lugas Agustinus Joko Guritno.
Baca Juga : Plat Kendaraan Bermotor di Papua Selatan Resmi Berganti dari PA ke PS
Menurutnya, DOB memerlukan banyak pemikiran dari cendekiawan sesuai tema yang dibahas dalam seminar meliputi bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi kerakyatan dan infrastruktur.
“Ini hal aktual yang ada dimasyarakat. Pemprov Papua Selatan tidak bisa berjalan sendiri, butuh sumbangsih fikiran masukan para cendekiawan. Sinergitas kita diperlukan untuk saling melengkapi satu sama lain. Semua kabupaten di Papua Selatan juga memiliki motto yang sama untuk kebersamaan kita semua,” tegas Asisten I Sekda PPS.
Sementara itu, Ketua panitia seminar yang juga Ketua DPP ICAKAP se-Tanah Papua, Octoviaen Geraldus Bidana mengatakan, seminar yang dihelat ICAKAP kerjasama ICMI dan Pemprov Papua Selatan bertujuan membantu 5 tugas pokok utama Pj Gubernur Papua Selatan.
Baca Juga : Sekda Papua Selatan Tegaskan Pejabat Pemprov Wajib Mundur Jika Maju Calon Kepala Daerah
“Ini langkah awal secara khusus kegiatan ilmiah dengan tujuan melalui forum ini kita bisa merekomendasikan konsep pemikiran kita untuk pemerintah definitif nanti seperti apa, bisa direncanakan dan diimplementasikan.
“Setelah ini kami akan mengundang beberapa tokoh intelektual dari berbagai unsur masyarakat untuk ikut menjadi tim perumusan atau mematangkan rekomendasi diskusi selama 2 hari. Untuk kita bisa berpartisipasi dalam pematangan konsep roadmap percepatan pembangunan Provinsi Papua Selatan,” ucap Gerald.
Praktisi Pendidikan di Provinsi Papua Selatan, Aloysius Jopeng kepada Sorongnews.com mengatakan, tahun pertama pemerintahan sementara Provinsi Papua Selatan yang dipimpin oleh Pj Gubernur Papua Selatan, Apolo Safanpo telah dijalankan dan masih ada waktu tersisa 1 tahun lagi dalam menyiapkan pemerintahan definitif.
Baca Juga : Sekda Papua Selatan Tegaskan Pejabat Pemprov Wajib Mundur Jika Maju Calon Kepala Daerah
Dengan demikian, pentingnya berkolaborasi antar seluruh elemen intelektual dan pemerintah guna mendorong implementasi 5 poin tugas utama Pj Gubernur Papua Selatan.
“Mari kita berkolaborasi ikut sama-sama membantu pemerintah untuk berfikir hal-hal dasar pembangunan yang bagus disektor pendidikan, kesehatan, ekonomi kerakyatan dan infrastruktur. Kira-kira apa yang mau kita letakkan sehingga besok pemerintahan menjadi kuat dan berjalan,” ajak Staf Khusus Gubernur Papua Selatan.
Adapun outputnya seminar, sebut Aloysius Jopeng, memberikan rekomendasi kepada Pemerintah Provinsi Papua Selatan. Misalnya dibidang pendidikan, telah digagas grand desain pendidikan Papua Selatan untuk generasi Orang Asli Papua 20 tahun kedepan.
Baca Juga : Sekda Papua Selatan Tegaskan Pejabat Pemprov Wajib Mundur Jika Maju Calon Kepala Daerah
Dewan Pakar ICMI Korwil Papua Selatan, Dr. Hariman Dahrif menegaskan, agama bukan sumber pemecah melainkan sumber perekat.
“Oleh karena itu, kami ICMI Korwil Papua Selatan bersama teman-teman ICAKAP Papua menginisiasi kegiatan ini. Dengan harapan, terus ditumbuh kembangkan, diwariskan menjadi perekat dalam mengawal pembangunan Papua Selatan kedepan dan selama-lamanya,” ucap ASN Bapperida Provinsi Papua Selatan ini.
Kata Hariman, hasil seminar selama 2 hari tersebut akan ditindaklanjuti menjadi rekomendasi bagi Pemerintah Provinsi Papua Selatan.
Baca Juga : Sekda Papua Selatan Tegaskan Pejabat Pemprov Wajib Mundur Jika Maju Calon Kepala Daerah
“Yang kami hasilkan dua hari ini bisa menjadi masukan bagi Pemerintah Provinsi Papua Selatan. dalam proses-proses pembangunan kedepan,” tandas Dewan Pakar ICMI Korwil Papua Selatan. (*)
