REPUBLIKNEWS.CO.ID, MAKASSAR – Legislator DPRD Sulawesi Selatan, Edward Wijaya Horas menemui warga di Jalan Kandea, Kelurahan Bunga Eja Beru, Kecamatan Tallo, Kota Makassar, Sabtu (27/1/2024). Tujuannya, guna melakukan kunjungan kerja dalam rangka pengawasan pelaksanaan APBD Provinsi Sulawesi Selatan.
Ketua Fraksi Partai Gerindra DPRD Sulsel itu melakukan tatap muka dan dialog bersama warga. Ia mengelaborasi berbagai masukan dan permasalahan terkait pelaksanaan pembangunan yang menggunakan dana APBD di wilayah tersebut.
“Saya meminta kepada semua warga untuk bersama-sama mengawal pembangunan yang ada di sekitar kita. Pembangunan yang menggunakan APBD harus tepat sasaran dan bisa dimanfaatkan dengan semaksimal mungkin untuk kepentingan masyarakat,” kata Edward Horas.
Baca Juga : Demi Gaya Hidup Sehat, Herbathos Kenalkan Produk Herbal di Acara F8 Makassar
Menurutnya, pengawasan anggaran APBD tersebut merupakan suatu bentuk tindakan untuk menjamin pengelolaan keuangan daerah berjalan sesuai dengan tujuan dan rencana.
Hal ini juga, kata Edward Horas berfungsi sebagai pedoman untuk menilai kesesuaian antara pelaksanaan anggaran pemerintah daerah dan ketentuan-ketentuan yang berlaku.
“Nah, tugas dan wewenang DPRD adalah melakukan pengawasan APBD sesuai dengan petunjuk dan amanat yang terdapat dalam undang-undang,” ungkap anggota Komisi A DPRD Sulsel itu.
Baca Juga : Pemkab Gowa Susun SOP Layanan Pencegahan Perkawinan Anak
Edward Horas merinci pentingnya peranan warga untuk bersama-sama mengawasi dan mengawal proses pembangunan. Jika pengawasan dilakukan secara berkesinambungan, maka akan berdampak pada besarnya manfaat pembangunan yang menyentuh kepentingan masyarakat itu sendiri.
“Kita berupaya terus melibatkan dan meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengawasan pelaksanaan pembangunan di daerah masing-masing. Hasil pengawasan ini nantinya akan menjadi bahan pertimbangan untuk pengambilan keputusan dalam rancangan APBD selanjutnya,” demikian Edward Horas.
Selain pengawasan APBD, kesempatan itu juga dimanfaatkan oleh warga untuk menyampaikan aspirasi. Salah satunya, permintaan warga mengenai layanan Kartu Indonesia Sehat (KIS) dan Kartu Indonesia Pintar (KIP), serta evaluasi terhadap sistem zonasi dalam pelaksanaan PPDB. (*)
