0%
logo header
Rabu, 06 Desember 2023 14:55

Jimmy ke Pemkab Kutim: Kurangi Belanja Dinas dan Fokus pada Sektor Produktif

Mulyadi Ma'ruf
Editor : Mulyadi Ma'ruf
Anggota DPRD Kutai Timur, Jimmy. (Istimewa)
Anggota DPRD Kutai Timur, Jimmy. (Istimewa)

REPUBLIKNEWS.CO.ID, KUTAI TIMUR — Fraksi Amanat Keadilan Berkarya (AKB) DPRD Kutai Timur (Kutim) memberikan dorongan untuk mengoptimalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2024 dengan mengajukan beberapa rekomendasi. Salah satu aspek yang diangkat adalah pengurangan belanja perjalanan dinas yang dianggap tidak penting.

Jimmi, anggota Fraksi AKB, menyampaikan Pemandangan Umum (PU) fraksi-fraksi di DPRD Kutim pada Kamis, 9 November 2023. Dalam pujiannya, Jimmi menekankan perlunya pemerintah daerah untuk mengarahkan pembelanjaan pada sektor-sektor produktif seperti infrastruktur, pembangunan sektor riil, UMKM, dan peningkatan SDM melalui pendidikan dan kesehatan.

“Fraksi AKB meminta kepada Pemkab Kutim untuk dapat mengarahkan pembelanjaan pada hal-hal produktif seperti infrastruktur, pembangunan sektor rill, UMKM, peningkatan SDM melalui dunia Pendidikan dan Kesehatan,” ungkap Jimmi, menekankan pentingnya alokasi belanja daerah yang memberikan manfaat langsung bagi kesejahteraan masyarakat Kutai Timur.

Baca Juga : PT BMA Diduga Tanam Sawit di Luar HGU, DPRD Kutim Rencanakan Panggil Semua Pihak Terkait

Jimmi juga menyuarakan kebutuhan untuk mengurangi belanja dinas yang dianggap tidak penting. Ini diharapkan tidak hanya untuk efisiensi anggaran, tetapi juga untuk menghindari pandangan masyarakat bahwa perjalanan dinas hanya menghambur-hamburkan uang.

Di samping itu, Jimmi memberikan sorotan terhadap perluasan modal bagi Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) untuk pengembangan pelayanan air. Menyoroti pentingnya air bersih sebagai kebutuhan dasar dan indikator kesehatan masyarakat, Fraksi AKB mendorong Pemkab Kutim untuk melakukan kontrol penuh dan evaluasi terhadap jangkauan pelayanan air bersih, kualitas air, dan pelayanan bagi masyarakat.

“Fraksi AKB meminta pemkab melakukan control penuh dan evaluasi terhadap jangkauan pelayanan air bersih maupun kualitas air dan pelayanan bagi masyarakat,” pungkas Jimmi, menandaskan fokus pada kesejahteraan masyarakat melalui langkah-langkah efektif dan produktif dalam perencanaan APBD. (ADV)

Redaksi Republiknews.co.id menerima naskah laporan citizen (citizen report). Silahkan kirim ke email: [email protected] atau Whatsapp +62 813-455-28646