0%
logo header
Selasa, 11 Juni 2024 09:49

Ketua DPRD Sulsel Terima Aspirasi Buruh dan Mahasiswa soal Tapera, Janji Kawal Hingga ke Pusat

Rizal
Editor : Rizal
Ketua DPRD Sulsel, Andi Ina Kartika Sari saat menerima demonstran penolakan Tapera di halaman kantor DPRD Sulsel, Makassar, Senin (10/6/2024). (Foto: Humas DPRD Sulsel)
Ketua DPRD Sulsel, Andi Ina Kartika Sari saat menerima demonstran penolakan Tapera di halaman kantor DPRD Sulsel, Makassar, Senin (10/6/2024). (Foto: Humas DPRD Sulsel)

REPUBLIKNEWS.CO.ID, MAKASSAR – Ketua DPRD Sulawesi Selatan, Andi Ina Kartika Sari menerima massa demonstran yang menuntut rencana pemotongan Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera), Senin (10/6/2024) sore. Massa aksi berasal dari Federasi Serikat Pekerja Transportasi Indonesia dan HMI Cabang Gowa Raya.

Mereka membawa tujuh poin tuntutan aksi. Poin utamanya adalah menuntut kebijakan Tapera dicabut oleh pemerintah pusat.

Pada kesempatan itu, Andi Ina Kartika Sari menyampaikan bahwa tuntutan dan aspirasi buruh dan mahasiswa tersebut akan segera ditindaklanjuti. Pasalnya, tuntutan itu merupakan kewenangan pemerintah pusat.

Baca Juga : Demi Gaya Hidup Sehat, Herbathos Kenalkan Produk Herbal di Acara F8 Makassar

“Saya sebagai ketua DPRD Sulsel mewakili pimpinan dan seluruh anggota DPRD Sulsel menerima semua apa yang disampaikan oleh HMI Cabang Gowa Raya dan Federasi Serikat Pekerja Transportasi Indonesia. Semua tuntutan akan kami bawa menjadi aspirasi ke DPR RI sebagai perwakilan kita di Sulawesi Selatan,” kata Andi Ina dihadapan ratusan pendemo.

Bahkan sebagai bentuk keseriusannya, Andi Ina meminta perwakilan HMI Cabang Gowa Raya untuk bisa bersama mengantarkan langsung aspirasi tersebut ke pemerintah pusat. Sebab menurutnya, sangat perlu mengawal dan memperjuangkan aspirasi tersebut hingga ke pusat.

“Saya minta ketua HMI atau perwakilan satu orang mendampingi saya membawa aspirasi ke DPR RI bersama elemen lain untuk bisa bersama-sama menyampaikan aspirasi sebagai perwakilan masyarakat Sulawesi Selatan,” tegasnya.

Baca Juga : Pemkab Gowa Susun SOP Layanan Pencegahan Perkawinan Anak

Ditempat yang sama, Anggota DPRD Sulsel, Rismawati Kadir Nyampa menegaskan bahwa  HMI kembali memperlihatkan komitmennya mengawal aspirasi rakyat.

“Adapun tujuh poin tuntutan ini akan kita kawal bersama. Semoga kita mampu mengetuk hati pemerintah pusat,” singkatnya. (*)

Redaksi Republiknews.co.id menerima naskah laporan citizen (citizen report). Silahkan kirim ke email: [email protected] atau Whatsapp +62 813-455-28646