0%
logo header
Rabu, 22 Mei 2024 14:42

KJPP Desak DPRD Sulsel Suarakan Penolakan RUU Penyiaran

Chaerani
Editor : Chaerani
Suasana aksi damai KJPP dengan tuntutan menolak RUU Penyiaran, di Depan Kantor DPRD Sulsel, Rabu, (22/05). (Dok. Istimewa)
Suasana aksi damai KJPP dengan tuntutan menolak RUU Penyiaran, di Depan Kantor DPRD Sulsel, Rabu, (22/05). (Dok. Istimewa)

REPUBLIKNEWS.CO.ID, MAKASSAR — Rancangan Undang Undang Penyiaran (RUU) Penyiaran secara jelas akan mengancam kemerdekaan pers tanah air. Sehingga, RUU yang mengatur tentang proses penyiaran tersebut harus ditolak.

Penolakan ini disuarakan Koalisi Jurnalis Peduli Penyiaran (KJPP) yang terdiri dari Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Makassar, Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) Sulsel, Pewarta Foto Indonesia (PFI) Makassar, Perhimpunan Jurnalis Indonesia (PJI) Sulawesi Selatan, dan komunitas Ruang Jurnalis Perempuan (RJP).

Penolakan tersebut dilakukan melalui aksi damai di depan Kantor Gedung DPRD Sulsel. Dimana dihadiri ratusan demonstran yang terdiri dari jurnalis berbagai platform media. Seperti, online, televisi, radio dan fotografer.

Baca Juga : Aspirasi Masyarakat Jadi Prioritas Karaeng Kio Saat Pimpin Gowa

Koordinator Aksi Damai Muhammad Idris menegaskan, jika aksi yang digelar menjadi respons keras jurnalis di daerah terhadap RUU Penyiaran. Termasuk jurnalis di Sulawesi Selatan.

“Maka dengan ini kami dengan tegas menolak RUU tersebut. Jurnalis di Sulsel terutama di Makassar menyatakan sikap dan dengan tegas agar RUU tersebut dicabut,” ujar Idris di sela-sela kegiatan aksi, Rabu, (22/05/2024).

Idris menyayangkan draft revisi UU Penyiaran versi rapat Badan Legislatif DPR RI pada Maret 2024 karena memuat banyak pasal bermasalah.

Baca Juga : Modena HC Rolling Hill’s Makassar, Tawarkan Outlet Serasa Rumah Sendiri

“Karena dari itu kami meminta DPRD Sulsel untuk memberi atensi khusus terkait RUU Penyiaran ini,” katanya.

Bahkan tegas Idris, DPRD Sulsel harus menjembatani aksi penolakan RUU Penyiaran tersebut hingga ke pusat.

Tuntutan lainnya yang diangkat KJPP dalam aksi damai tersebut yakni Pemilihan Komisioner KPI Daerah Sulsel yang dianggap cacat prosedur.

Redaksi Republiknews.co.id menerima naskah laporan citizen (citizen report). Silahkan kirim ke email: redaksi.republiknews1@gmail.com atau Whatsapp +62 813-455-28646