REPUBLIKNEWS.CO.ID, MAKASSAR – Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin menekankan pentingnya peran pengusaha lokal dalam mempercepat pembangunan di Kota Makassar.
Menurutnya, selama ini Kota Makassar tidak pernah sepi dari proyek pembangunan, namun sebagian besar pekerjaan dikerjakan oleh pengusaha dari luar kota.
“Wajib bagi kita untuk memiliki mitra strategis dari Makassar. Kami mengutamakan pengusaha lokal, tetapi syaratnya adalah profesionalisme dalam bekerja,” ujar Munafri saat pelantikan pengurus DPC Gabungan Perusahaan Konstruksi Nasional Indonesia (Gapeksindo) Kota Makassar periode 2025-2030 di kantor Balai Kota Makassar, Senin (19/5/2025).
Baca Juga : Koordinasi dan Sinergi akan Perkuat Reformasi Industri Pasar Modal
Ia menambahkan, jika pengusaha lokal yang mendapatkan pekerjaan, maka uang akan berputar di Makassar. Hal ini tentu bakal memberikan dampak positif bagi perekonomian dan pembangunan kota.
Munafri menegaskan komitmennya terhadap percepatan pembangunan kota melalui kolaborasi yang sehat antara pemerintah dan sektor swasta lokal.
Menurutnya, pentingnya kehadiran mitra strategis dari dalam kota untuk mengoptimalkan dampak ekonomi pembangunan. Ia menekankan bahwa meskipun pengusaha dari luar kota turut terlibat.
Baca Juga : Pasca Diskresi Ketum Bahlil, AMPG Sulsel All Out Dukung IAS Pimpin Golkar Sulsel
“Prioritas utama tetap diberikan kepada pelaku usaha lokal. Kalau teman-teman dari Makassar yang dapat pekerjaan, artinya uang itu akan berputar di Kota Makassar,” jelasnya.
Sebagai bentuk nyata, pemerintah kota berkomitmen agar minimal 50 persen belanja proyek dilakukan di Makassar dan 50 persen sisanya ditujukan kepada pelaku UMKM.
Hal ini dimaksudkan untuk mempercepat perputaran ekonomi dan mengurangi ketergantungan pada segelintir pelaku usaha.
Baca Juga : Pantas Nakhodai Golkar Sulsel, Politisi Golkar Palopo Sadam Sebut IAS Figur Pemersatu
Ia juga menyinggung sejumlah proyek strategis, termasuk pembangunan kantor lurah yang selama ini masih menyewa, serta renovasi sekolah-sekolah yang telah puluhan tahun tidak mendapat perhatian.
“Proses pendidikan harus disertai dengan infrastruktur yang memadai agar anak-anak bisa belajar di tempat yang layak,” tambahnya.
Ia juga mengingatkan pentingnya transparansi dan profesionalisme dalam proses pengadaan barang dan jasa. Ia menolak praktek proyek karena kedekatan dan menekankan bahwa semua proyek harus diperoleh melalui komunikasi dan prosedur yang jelas.
Baca Juga : Wali Kota Makassar Lantik 153 Imam Kelurahan, Bakal Dapat Insentif dan Perlindungan BPJS Ketenagakerjaan
“Kita berharap para pengusaha lokal dapat merespons peluang ini secara aktif, dan tidak sekadar menjadi perantara proyek dari pihak luar. Kalau nilainya sama, tentu kita pilih pengusaha lokal,” harapnya.
“Kalau pemerintah dan sektor swasta bekerja sama dengan baik, ekonomi ini akan bergerak lebih cepat. Kami menginginkan pekerjaan yang benar-benar memberikan manfaat bagi semuanya,” demikian Appi. (*)
