REPUBLIKNEWS.CO.ID, GOWA — Netralitas aparatur negara sangat dibutuhkan dalam rangka mewujudkan pesta demokrasi yang berkualitas dan bermartabat. Mulai dari jajaran Aparatur Sipil Negara (ASN), TNI, hingga Polri.
Hal ini diungkapkan Koordinator Divisi Pencegahan, Parmas dan Humas Bawaslu Gowa Juanto Avon saat menghadiri Sosialisasi Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN), Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri). Kegiatan yang diselenggarakan Bawaslu Kabupaten Gowa ini berlangsung di Hotel Four Point Makassar.
Juanto menegaskan, ASN, TNI dan Polri merupakan obyek pengawasan Bawaslu, sementara Bawaslu membuka ruang publik untuk melibatkan masyarakat dalam proses pengawasan partisipatif. Apalagi hal tersebut telah diatur dalam regulasi terkait netralitas ASN.
Baca Juga : Demi Gaya Hidup Sehat, Herbathos Kenalkan Produk Herbal di Acara F8 Makassar
“Tantangan ASN, TNI dan Polri terkait profesionalitas. Secara subtansi kita mengawasi penyeleggaraan pemilu untuk mewujudkan pemilu yang jujur dan adil,” katanya, di sela-sela kegiatan, kemarin.
Lanjutnya, pertemuan tersebut bertujuan selain sebagai sosialiasai, juga untuk melakukan konsolidasi menjelang Pemilu 2024.
“Kehadiran kita disini untuk massif melakukan sosialisasi netralitas ASN, TNI, dan Polri, juga untuk konsolidasi, kita dapat bersama-sama, mengawasi pemilu 2024. Di mana menjaga keamanan dan kedamaian,” jelasnya.
Baca Juga : Pemkab Gowa Susun SOP Layanan Pencegahan Perkawinan Anak
Sementara, Anggota Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan, Koordiv Pencegahan dan Partisipasi Masyarakat Saiful Jihad mengungkapkan, netralitas ASN, TNI dan Polri merupakan prinsip penting untuk menghasilkan pemilu yang demokratis, berintegritas, dan menjauhkan pemihakan kepada kelompok dan golongan tertentu.
“Bawaslu wajib memastikan setiap penyelenggara, pemilih, peserta, aparat pemerintah, serta semua pihak yang terkait harus bersikap dan bertindak jujur, mendapat perlakuan yang sama,” katanya.
Saiful menjelaskan, media sosial menjadi salah satu hal yang menjadi fokus pengawasan Bawaslu. Dimana, ASN dilarang untuk melakukan aktivitas di media sosial yang dianggap dapat mendukung salah satu peserta pemilu.
Baca Juga : Bawaslu Sulsel Temukan Puluhan Dugaan Pelanggaran Netralitas ASN, Pinrang Terbanyak
“Bahkan, sekadar menyukai unggahan kampanye di media sosial pun haram hukumnya bagi ASN. Selain terjun ke masyarakat, Bawaslu juga melakukan pengawasan melalui media sosial,” tambah Saiful.
Pada pertemuan ini dihadiri Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Gowa, Camat, jajaran Kapolsek, Komando Rayon Militer (Koramil) se-Kabupaten Gowa dan seluruh ASN jajaran. Selain itu hadir Komandan Kodim 1409 Gowa Letkol Infanteri Muhammad Isnaeni Natsir, Kasat Reskrim Polres Gowa AKP Bahtiar, Asisten III Bidang Organisasi, Humas, Kerjasama dan Administrasi Umum Pemerintah Kabupaten Gowa Firman Jamaluddin, Kepala Sekretariat Bawaslu Gowa Zulkarnain, Kasubag Pengawasan Bawaslu Gowa Abd Basit, dan Mantan Ketua Bawaslu Sulsel, Laode Arumahi sebagai narasumber.
