REPUBLIKNEWS.CO.ID, MAKASSAR — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) berhasil menindak tegas ribuan rekening-rekening perbankan yang digunakan untuk judi online.
“Rekening-rekening ini kami didapatkan dari koordinasi dengan Kemenkominfo,” kata Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae, di sela-sela Rapat Dewan Komisioner Bulanan OJK, melalui virtual, kemarin.
Ia menyebutkan, sejak 2023 hingga Maret 2024 lalu, pihaknya telah menindak 5.000 rekening perbankan yang terkait dengan judi online.
Baca Juga : Demi Gaya Hidup Sehat, Herbathos Kenalkan Produk Herbal di Acara F8 Makassar
Selanjutnya, dalam rangka penegakan hukum dan pelindungan konsumen di sektor perbankan, serta sebagai bagian tindakan pengawasan yang dilakukan OJK untuk terus menjaga dan memperkuat industri perbankan.
Hingga periode terakhir OJK telah mencabut izin empat industri perbankan. Antara lain, izin usaha PT BPR Sembilan Mutiara pada 2 April 2024, PT BPR Bali Artha Anugrah pada 4 April 2024, PT BPRS Saka Dana Mulia pada 19 April 2024, dan PT BPR Dananta pada 30 April 2024.
Sebelumnya, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatatkan kinerja perbankan secara nasional, khususnya di periode Maret 2024 tetap stabil dan resilien. Utamanya, di tengah volatilitas pasar keuangan global, hal ini didukung oleh tingkat profitabilitas Return on Asset (ROA) sebesar 2,62 persen jika dibandingkan Februari 2024 sebesar 2,52 persen, dan Net Interest Margin (NIM) sebesar 4,59 persen di Maret, sementara 4,49 persen di periode Februari 2024.
Baca Juga : Pemkab Gowa Susun SOP Layanan Pencegahan Perkawinan Anak
Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae mengatakan, pada kinerja industri perbankan, kondisi permodalan (CAR) perbankan masih di level yang relatif tinggi yaitu sebesar 26,00 persen, sementara periode Februari 2024 tercatat 27,73 persen.
“Ini menjadi bantalan mitigasi risiko yang solid di tengah kondisi ketidakpastian global,” katanya.
Lanjutnya, dari sisi kinerja intermediasi, pada Maret 2024, secara month to month (mtm) kredit mengalami peningkatan sebesar Rp150 triliun, atau tumbuh sebesar 2,12 persen mtm. Adapun secara tahunan, kredit melanjutkan catatan double digit growth sebesar 12,40 persen year of year (yoy) menjadi Rp7.245 triliun.
Baca Juga : Bawaslu Sulsel Temukan Puluhan Dugaan Pelanggaran Netralitas ASN, Pinrang Terbanyak
Selanjutnya, berdasarkan jenis penggunaan, Kredit Investasi tumbuh tertinggi yaitu sebesar 14,83 persen secara yoy. Sementara itu, secara nominal yang terbesar adalah Kredit Modal Kerja yang mencapai sebesar Rp3.273,27 triliun.
“Kemudian ditinjau dari kepemilikan bank, Bank BUMN menjadi pendorong utama pertumbuhan kredit yaitu tumbuh sebesar 13,72 persen yoy,” jelas Dian.
Sedangkan, sejalan dengan pertumbuhan kredit, Dana Pihak Ketiga (DPK) juga mengalami pertumbuhan positif. Dimana, pada Maret 2024, DPK tercatat tumbuh sebesar 1,90 persen mtm atau meningkat sebesar 7,44 persen yoy, jika dibandingkan periode Februari 2024 sebesar 5,66 persen yoy atau menjadi Rp8.601 triliun.
Baca Juga : IM3 Gandeng Iqbaal Ramadhan Kampanye Freedom Internet Lewat Video “Simpel tapi Spesial”
“Kemudian dengan giro menjadi kontributor pertumbuhan terbesar yaitu 9,37 persen yoy,” terangnya.
Selanjutnya, pada likuiditas industri perbankan pada Maret 2024 memadai dengan rasio Alat Likuid Non-Core Deposit (AL/NCD) dan Alat Likuid/Dana Pihak Ketiga (AL/DPK) masing-masing sebesar 121,05 persen, jika dibandingkan periode Februari 2024 sebesar 121,98 persen, dan 27,18 persen. Kondisi ini jauh di atas threshold masing-masing sebesar 50 persen dan 10 persen.
Sementara itu, kualitas kredit tetap terjaga dengan rasio NPL net perbankan sebesar 0,77 persen jika dibandingkan periode Februari 2024 sebesar 0,82 persen, dan NPL gross sebesar 2,25 persen Februari 2024 2,35 persen. Di sisi lain, berdasarkan hasil stress test yang dilakukan OJK, kondisi volatilitas nilai tukar rupiah saat ini relatif tidak signifikan berpengaruh langsung terhadap permodalan bank, mengingat posisi devisa neto (PDN) perbankan Indonesia yang masih jauh di bawah threshold dan secara umum posisi PDN tercatat “long”.
