REPUBLIKNEWS.CO.ID, MAKASSAR — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama Badan Pusat Statistik (BPS) dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) melaksanakan kegiatan pemantauan langsung pelaksanaan Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) Tahun 2026 di wilayah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat.
Hal ini dilakukan untuk memastikan kualitas dan akurasi pelaksanaan survei di lapangan dapat dipertanggungjawabkan.
Pemantauan survei bersama OJK, BPS dan LPS di wilayah Sulawesi Selatan dilaksanakan pada Kamis, 12 Februari 2026 di Kabupaten Takalar, Kabupaten Jeneponto, dan Kabupaten Bantaeng oleh tim. Sementara, pada 18 Februari 2026 proses pemantauan survei di Kabupaten Gowa dilakukan langsung Kepala OJK Sulselbar, Moch. Muchlasin, Kepala BPS Sulawesi Selatan Aryanto, serta Kepala LPS Wilayah 3, Fuad Zaen.
Baca Juga : OJK Tegaskan Debitur Pelaku Kejahatan Perbankan Bisa Dipidana
Muchlasin mengatakan, pelaksanaan pemantauan langsung ini bertujuan untuk memastikan proses survei berjalan sesuai metodologi dan standar yang telah ditetapkan, sehingga data yang diperoleh dapat menggambarkan secara akurat tingkat literasi dan inklusi keuangan masyarakat.
“Sebagai otoritas yang memiliki tugas pengaturan, pengawasan, serta pelindungan konsumen di sektor jasa keuangan, OJK memandang SNLIK ini sebagai instrumen penting untuk memotret tingkat pemahaman dan akses masyarakat terhadap produk dan layanan keuangan,” katanya, dalam keterangan resminya, kemarin.
Hasil survei ini menjadi dasar dalam merumuskan kebijakan, program edukasi, serta perluasan akses keuangan yang lebih tepat sasaran. Sehingga, mendorong terciptanya masyarakat yang melek keuangan, terlindungi, dan mampu memanfaatkan layanan keuangan secara bijak untuk mendukung pertumbuhan ekonomi nasional yang inklusif.
Baca Juga : PLN UPP Sulsel Berbagi Santunan bagi Anak Panti di Momen Ramadan
Tak hanya itu, SNLIK juga merupakan survei strategis yang secara rutin dilaksanakan untuk mengukur tingkat literasi dan inklusi keuangan masyarakat Indonesia. Melalui pelaksanaan SNLIK 2026, diharapkan diperoleh gambaran komprehensif mengenai tingkat literasi dan inklusi keuangan masyarakat.
“Kedepannya ini akan menjadi landasan dalam memperkuat sinergi antar pemangku kepentingan dalam mewujudkan sistem keuangan yang inklusif, berdaya saing, dan berkelanjutan,” tegas Muchlasin.
Sementara, Kepala BPS Provinsi Sulawesi Selatan, Aryanto, menyampaikan bahwa peran petugas lapangan menjadi bagian penting dalam memperluas edukasi keuangan kepada masyarakat.
Baca Juga : Pimpin Konsolidasi Kader di Takalar, Syaharuddin Alrif Targetkan NasDem Tambah Kursi di Dapil Sulsel I
“Para petugas PPL dalam setiap pelaksanaan survei menjadi agen literasi, yang tidak hanya mengumpulkan data, tetapi juga menyampaikan edukasi kepada responden sehingga cakupan edukasi semakin luas dan pada akhirnya akan meningkatkan literasi keuangan masyarakat” ujarnya singkat.
Senada dengan hal tersebut, Kepala LPS Wilayah 3, Fuad Zaen menegaskan, LPS berkomitmen dalam mendukung peningkatan literasi dan inklusi keuangan melalui SNLIK 2026. Olehnya, di pelaksanaan SNLIK tahun ini LPS turut bergabung bersama OJK dan BPS.
“Keterlibatan ini untuk memperoleh gambaran tingkat literasi dan inklusi keuangan masyarakat yang akan menjadi pedoman bagi OJK dan LPS dalam menyusun strategi peningkatan literasi dan inklusi keuangan masyarakat,” katanya.
Baca Juga : Ini Profil Fadel Tauphan Anshar, Legislator DPRD Sulsel yang Kini Nakhodai KNPI Sulawesi Selatan
Termasuk, hal ini merupakan salah satu sarana edukasi kepada masyarakat di sektor jasa keuangan.
“Kami mengajak masyarakat untuk menyimpan penghasilan di bank demi keamanan, serta memahami bahwa simpanan di bank dijamin oleh LPS sesuai ketentuan yang berlaku,” tutup Fuad.
Adapun pemantauan pelaksanaan survei sebelumnya juga telah dilaksanakan di Kabupaten Maros, serta Kabupaten Polewali Mandar, Sulbar pada awal Februari 2026 sebagai bagian dari rangkaian pelaksanaan SNLIK di seluruh Indonesia.
