REPUBLIKNEWS.CO.ID, KONAWE — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) terus memperkuat komitmennya dalam meningkatkan literasi dan inklusi keuangan masyarakat.
Kali ini upaya tersebut dilakukan melalui kolaborasi strategis bersama Bank Indonesia dan Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan dalam rangka memperkuat pemahaman masyarakat kepulauan terhadap produk dan layanan jasa keuangan.
Melalui edukasi keuangan yang diselenggarakan di Desa Kekea, Kecamatan Wawonii Tenggara, Rabu, 6 Mei 2026 lalu. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya berkelanjutan dalam memperluas akses masyarakat terhadap layanan keuangan yang aman, inklusif, dan berkelanjutan, khususnya di wilayah kepulauan yang memiliki tantangan geografis tersendiri.
Baca Juga : Sasar 4 Kecamatan, OJK Sultra Ajak Masyarakat Kenali Layanan Jasa Keuangan Aman dan Legal
“Komitmen ini juga bagian dari upaya memperkuat ketahanan masyarakat terhadap maraknya aktivitas keuangan ilegal yang kian berkembang seiring dengan pesatnya transformasi digital,” ungkap Deputi Kepala OJK Sultra, Indra Natsir Dahlan, dalam keterangan resminya.
Ia menegaskan bahwa di tengah pertumbuhan sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang terus meningkat, masih terdapat tantangan signifikan berupa rendahnya tingkat literasi keuangan masyarakat yang berpotensi dimanfaatkan oleh pihak-pihak tidak bertanggung jawab.
Secara data berdasarkan hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) Tahun 2025, terdapat kesenjangan sebesar 14,05% antara Indeks Inklusi Keuangan yang mencapai 80,51% dan Indeks Literasi Keuangan sebesar 66,46%.
Baca Juga : Diskominfo-SP Gowa Ajak ASN Sadar Keamanan Siber di Ruang Digital
“Kesenjangan tersebut menunjukkan bahwa meskipun masyarakat telah memiliki akses terhadap layanan keuangan, pemahaman terhadap produk dan risiko keuangan masih perlu ditingkatkan,” tegasnya.
Melalui kegiatan ini, masyarakat diberikan pemahaman mengenai pengelolaan keuangan yang bijak, ciri investasi legal dan logis, serta kewaspadaan terhadap berbagai modus kejahatan keuangan agar mampu mengambil keputusan keuangan secara lebih cerdas dan aman.
Termasuk membangun kesadaran masyarakat tentang pentingnya penerapan prinsip 2L (Legal dan Logis) dalam setiap keputusan keuangan dengan memastikan legalitas lembaga jasa keuangan serta kewajaran imbal hasil yang ditawarkan.
Baca Juga : Husniah Talenrang Ditunjuk Jadi Wakil Sekjend DPP PAN
Melalui sinergi yang erat antara OJK, Bank Indonesia, dan Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan, diharapkan upaya peningkatan literasi dan inklusi keuangan dapat berjalan secara optimal dan berkelanjutan. Kolaborasi ini tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap produk dan layanan keuangan, tetapi juga untuk menciptakan ekosistem keuangan yang sehat, inklusif, dan berdaya tahan.
“OJK akan terus memperluas jangkauan edukasi keuangan ke berbagai wilayah, termasuk daerah terpencil dan kepulauan, guna memastikan seluruh lapisan masyarakat memiliki akses dan pemahaman yang memadai terhadap layanan keuangan formal,” ungkap Indra.
Dengan demikian, diharapkan kesejahteraan masyarakat dapat meningkat seiring dengan terjaganya stabilitas sistem keuangan di Kabupaten Konawe Kepulauan.
Baca Juga : Bupati Gowa: Penempatan ASN Harus Berbasis Kompetensi dan Potensi
Sementara, Asisten III Bidang Administrasi Umum dan Keuangan, Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan, Abd. Pattah menyampaikan bahwa edukasi keuangan sangat penting, khususnya bagi masyarakat di wilayah pedesaan.
“Ini menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk terus bersinergi dengan OJK dalam meningkatkan literasi dan inklusi keuangan secara berkelanjutan,” ujarnya.
Di tempat yang sama, Analis Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Tenggara, M. Fachrul Reza, menyampaikan bahwa literasi QRIS penting dalam mendukung transformasi digital sistem pembayaran, memperluas inklusi keuangan, memperkuat UMKM, serta mendorong pertumbuhan ekonomi digital.
Baca Juga : Bupati Gowa: Penempatan ASN Harus Berbasis Kompetensi dan Potensi
Kegiatan ini turut melibatkan Bank Indonesia, PT BPD Sultra, perangkat daerah, camat, kepala desa, tokoh masyarakat, serta berbagai unsur masyarakat seperti nelayan, petani, ibu rumah tangga, dan pelaku UMKM. Sebanyak 112 peserta mengikuti kegiatan dengan antusias, khususnya pada sesi diskusi terkait investasi ilegal, akses pembiayaan KUR, SLIK, dan pelindungan konsumen.
Sebagai bentuk penguatan pelindungan konsumen, OJK turut memperkenalkan berbagai kanal layanan yang dapat dimanfaatkan masyarakat, di antaranya Aplikasi Portal Pelindungan Konsumen (APPK) yang dapat diakses melalui situs resmi, Indonesia Anti-Scam Center (IASC), serta layanan SLIK melalui aplikasi iDebKu. Kanal-kanal tersebut memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk memperoleh informasi, menyampaikan pengaduan, serta memantau riwayat kredit secara mandiri.
