Opini (2) : Produktivitas dalam Ekonomi Produktif

  • Bagikan
Ekonom Muda Kota Palopo, Alfrianto.

Produktivitas dalam Ekonomi Produktif
(Sesi 2 ; transformasi dan kerentanannya)

AFRIANTO (Direktur CDC/Peneliti Pentahelix Indonesia)

Pada tulisan awal, saya telah menyinggung terkait kondisi tenaga kerja di kabupaten luwu dan luwu utara, secara spesifik menguraikan tingkat pendidikan yang ditamatkan tenaga kerja di dua kabupaten ini dengan mayoritas adalah SD dan SMP.

Hal ini didasari karena mayoritas tenaga kerja tersebut aktivitasnya terkonsentrasi di sektor pertanian, sementara kegiatan pada sektor industry pengolahan/manufaktur sejak terbentuknya wilayah ini hanya berkontribusi 3-5 %, sehingga penyerapan tenaga kerjanya juga terbilang kecil. Dua kabupaten ini secara perlahan menunjukkan adanya pergeseran kecil jika dilihat kontibusi lapangan usahanya dalam beberapa tahun terakhir, begitupula dengan tenaga kerjanya. Sayangnya, pergeserannya ke sektor tersier (jasa nontradable) menyebabkan ketergantungan produk dari luar untuk di konsumsi.

Dengan kondisi tenaga kerja, ketersediaan sarana dan prasarana yang belum memadai, tentu saja ini menghawatirkan kedepannya jika melihat pergeseran kegiatan ekonomi di dua kabupaten ini. contohnya, profesi petani bagi anak muda secara perlahan akan ditinggalkan walaupun lahan tersedia untuk dikelolah dan sektor pertanian yang dianggap tidak mampu memberi nilai tambah ekonomi untuk kebutuhan rumah tangga petani. Menurut Dani Rodrik (2008), “Ada beberapa hal yang menyebabkan ketergantungan terhadap sektor non-tradable memberikan dampak yang buruk.

Pola pertumbuhan ekonomi yang bertumpu pada sektor jasa merupakan ciri khas negara maju yang sudah memiliki sarana dan prasarana ekonomi yang relatif baik dan lengkap; berbagai sektor ekonomi telah tumbuh secara mapan; tingkat kesejahteraan penduduknya juga sudah cukup tinggi, serta tingkat pendidikan maupun akses rata-rata penduduk terhadap sumberdaya ekonomi relatif merata”.

Jika melihat perkembangan wilayahnya, konsentrasi kegiatan ekonomi berpusat di ibu kota kabupaten. (Penulis juga telah menghitung dengan pendekatan skalogram dan indeks sentralitas untuk melihat pusat pelayanan di kabupaten ini).
Salah satu indikator penting dalam mendorong ini adalah tingkat pendidikan dan keahlian tenaga kerja agar bisa diserap oleh industry pengolahan (manufaktur) yang membutuhkan kemampuan adaptasi teknologi. Jika mencermati data statistik ketenagakerjaan di dua kabupaten ini, tingkat pengangguran terbuka didominasi oleh tamatan SMA dan S1.

Tingkat pengangguran untuk level pendidikan di Kabupaten luwu Utara sebesar 76,8% dan Kabupaten Luwu Utara dengan level pendidikan tersebut menyumbang 77,5 %. Selain persoalan tingkat pendidikan tenaga kerja yang rendah, rendahnya penyerapan tenaga kerja pada tingkat pendidikan tingg (SMA dan S1) adalah masalah utama di dua kabupten ini. Hal ini tentu saja akan menyebabkan rendahnya daya saing daerah, upah yang rendah dan menjadi pemicu ketimpangan pendapatan. Ini bisa dilihat dari data kemiskinan di dua kabupaten ini yang masih berada di level dua digit.


Transformasi dengan kebijakan terfokus/prirotas


Resesi ekonomi karena covid menyebabkan banyak maslah pada berbagai dimensi kehidupan, tapi juga membuka jendela kesempatan untuk merevitaslisasi pertanian. Disaat sektor perekonomian seperti industry dan jasa mengalami kontraksi dalam, sektor pertanian yang juga terdampak, masih bisa tumbuh positif, kondisi ini disebabkan oleh disrupsi rantai penawaran (supplay) dan terpuruknya permintaan (demand). Hilangnya perkerjaan di perkotaan, juga menunjukkan catatan relative bertahannya sektor pertanian yang menampung tenaga kerja terkena PHK.

Kebijakan pembangunan sektor pertanian pada dua kabupaten ini tidak bisa hanya diintervensi di hulunya saja, pemerintah daerah perlu konsistensi mendorong kebijakan bersifat integrative dengan memasukkan pendukung sektor pertanian, seperti sektor transportasi dan logistic serta menyediakan industry pengolahan hasil pertanian di hilirnya. Dengan pengembangan industry pertanian secara terfokus akan berdampak pada peningakatan tenaga kerja, pendapatan petani, memperluas pangsa pasar dan nilai tukar produk hasil pertanian. Tentu saja, kondisi ini bisa dicapai jika kebijakan pengembangan wilayah melewati transformasi dalam perekonomian, dimana kondisi ini dimulai dari pertumbuhan pertanian, dilanjutkan dengan pertumbuhan industry pengolahan/manufaktur dan diakhiri dengan kestabilan ekonomi yang ditandai dengan berkembangnya sektor jasa nontradable.


Arahan presiden dalam Rancangan Kerja Pemerintah Pusat 2021 mengharapkan pemerintah daerah dalam pembangunan infrastrukturnya menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, mendongkrak lapangan kerja baru dan mempercepat peningkatan nilai tambah rakyat. Selain itu, pemerintah daerah juga diharapkan mendorong transformasi ekonomi dari ketergantungan SDA menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran dan keadilan sosial
Saat ini, pemerintah daerah dalam tahap proses penyusunan KUA- PPAS.

Di kabupaten luwu sendiri, TAPD telah mendorong dokumen ini ke DPRD untuk dibahas bersama sebagai pedoman penyusunan anggaran pembangunan untuk tahun anggaran 2022 (RAPBD), tentu menarik untuk dicermati kerangka makro dan startegi pencapaiannya. Indikator makro pertumbuhan ekonomi kabupaten luwu tahun 2022 ditargetkan akan tumbuh 7,7 %. Mungkinkah ?
Bersambung….

  • Bagikan