Opini : Kualitas dan Kualifikasi Tenaga Kerja Kabupaten Luwu dan Luwu Utara

  • Bagikan

Kualitas dan kualifikasi tenaga kerja kabupaten luwu dan luwu utara
(Transformasi dan kerentanannya)

Afrianto
Direktur CDC/peneliti pentahelix indonesia

“Sebagian besar pengetahun kita agaknya memang tidak berdasar pada penalaran ataupun eksperimen, melainkan, pada otoritas. Dan ketika segala gelar disebut dan stempel keahlian diterakan, ilmupun tak lagi dilihat sebagai proses, melainkan sabda. Kekuasaannya semakin besar, maka semakin besar pula kemungkinannya untuk menggampangkan, memendekkan, menjustai. Kemudian lahirlah tahayul.” (Goenawan Muhammad)

Bayangkan, di dalam situasi pandemi Covid 19, pemerintah yang memperketat kebijakan protokol kesehatan yang meminta warga tetap tinggal di rumah dan menghimbau untuk menghindari kerumunan. Sekolah wajib diliburkan dan proses belajar mengajar dilakukan secara online. Sementara itu, masih terdapat pelajar yang tidak memiliki smartphone, kesulitan biaya untuk membeli kuota internet bulanan. Diperparah lagi dengan orang tua mereka yang memiliki tingkat pendidikan tidak memadai untuk melakukan proses belajar mengajar. Hal lain adalah sejumlah daerah yang belum terjangkau akses internet dan lain sebagainya, ancaman learning loss pada wilayah pedesaan, terpencil dan anak-anak di kota yang kurang mampu. Situasi ini adalah beberapa hal dari sekian banyak masalah yang dihadapi masyarakat di tengah pandemi. Pandemi Covid 19 justru menunjukkan sisi kelemahan dan kerentanan pembangunan bangsa ini. .

Sementara itu tantangan sesungguhnya di masa akan datang adalah kesiapan generasi/ momentum untuk memanfaatkan bonus demografi, mayoritas tingkat pendidikan yang rendah, adaptasi teknologi yang rendah dan sempitnya lapangan pekerjaan. Hal ini bisa jadi akan menjadi “malapetaka” pembangunan ekonomi di masa mendatang.

Organisasi Perburuhan Internasional atau ILO (International Labour Organization) memperkirakan bahwa selama 1 dekade kedepan, 56 % pekerjaan di ASEAN terancam hilang. Covid 19 memperparah job distruction dengan potensi permanen job loss (pekerjaan tertap) melalui perubahan perilaku masyarakat dan akselerasi adopsi teknologi.

Dalam memahami perkembangan perekonomian, terdapat tiga variable makroekonomi yang penting untuk mengukur kinerja perekonomian. Selain menghitung PDB dan inflasi variable selanjutnya adalah ketenagakerjaan. Angka seputar ketenagakerjaan penting untuk memahami laju perekonomian dan jangan lupa dalam 15 tahun kedepan, kurang lebih terdapat 30-38 juta orang masuk dalam kategori angkatan kerja secara nasional.

Akibat pandemi Covid 19 ini, kelompok usia 20-24 tahun mengalami lonjakan tingkat penganguran tertinggi dari tahun 2019 ke 2020 sebesar 3,1 basis point. Pekerja dengan usia ini, kurang lebih 50% bekerja pada sektor manufaktur, perdagangan dan hospitality.

Kabupaten Luwu dan Luwu Utara

Lalu, bagaimana dengan kondisi Kabupaten Luwu dan Luwu Utara? Sebagai wilayah pengembangan berbasis commodity, selain persoalan kemiskinan yang menjadi masalah akut di dua wilayah ini adalah ketenagakerjaan. Masalah ini begitu jarang dipublish ke publik, hanya berupa angka-angka agregat makro penurunan tingkat pengangguran yang kemudian dianggap sebagai keberhasilan pembangunan tanpa melihat variable lainnya (disagregasi).

Padahal, jika para pekerja di dua kabupaten ini dipetakan berdasarkan pendidikan tertinggi yang ditamatkan, maka terlihat 60,09% tingkat pendidikan tenaga kerja di Kabupaten Luwu mayoritas Sekolah Menengah Pertama (SMP). Begitupula dengan Kabupaten Luwu Utara, sebanyak 60.86 % bahkan jika dirinci lagi, persentase ini masih didominasi tamatan Sekolah Dasar (SD). Jika kembali dipetakan berdasarkan sektor, tenaga kerja di dua kabupaten ini mayoritas bekerja sebagai petani.

Ekonom Arthur lewis (1954) mengemukakan bahwa banyaknya pekerja informal dapat diartikan ketidakmampuan pasar kerja pada suatu wilayah dalam menyerap tenaga kerja atau dengan kata lain labor surplus. Sementara struktur perekonomian dua kabupaten ini yang ditopang oleh sektor pertanian yaitu lebih dari 50 %. Semestinya rancangan kebijakan pemerintah di dua daerah ini lebih menekankan pada perluasan kegiatan agroindustry (industry pertanian) dengan memanfaatkan commodity yang melimpah, upaya ini juga dapat memperluas pasar tenaga keja. Sayangnya, kedua wilayah ini bergerak ke sektor jasa (terseriasi semu) yang tidak punya korelasi kuat dengan kegiatan primernya.

Kabupaten Luwu misalnya, setiap tahun memproduksi beras kurang lebih 125 ribu ton dengan konsumsi beras masyarakatnya sebanyak 32,19 ribu ton per tahun. Kelebihan produksi beras ini tiap tahun kurang lebih 92 ribu ton. Begitupula dengan Kabupaten Luwu Utara dari neraca produksi berasnya, surplus (kelebihan) beras kurang lebih 70 ribu ton tiap tahunnya. Namun, melihat aktivitas ekonomi masyarakat dari hulu hingga ke hilir, cenderung hanya sampai pada output produksi gabah. Sementara bahan baku (ganah) ini diproduksi di luar daerah untuk dikelola menjadi beras. Hal ini adalah salah satu contoh kegiatan perekonomian basis komoditi pertanian dari sekian banyak komoditi pada dua wilayah ini.

Tenaga kerja dengan pendidikan yang rendah dan terkonsentrasi pada sektor primer, perlahan akan menciptakan ketimpangan dan perlambatan perekonomian, kemudian kemiskinan menjadi masalah yang semakin sulit untuk diatasi. Situasi ini sesungguhnya dipicu oleh kurangnya penciptaan lapangan kerja dan rendahnya keterampilan. Pendidikan tinggi menjadi salah satu indikator esensial dalam produktivitas, bahwa kemajuan ilmu pengetahuan itu menciptakan banyak keajaiban-keajaiban baru.

Tentu saja masalah akan selalu ada yang menyertai selama manusia beraktivitas. Perubahan perilaku dengan pengaruh kecepatan informasi (digitalisasi), membawanya pada sebuah arus yang disebut kemajuan zaman. Kita perlu berbenah dengan menyusun sebuah konseptual yang kuat dan faktual.

Bersambung…

  • Bagikan