REPUBLIKNEWS.CO.ID, MAKASSAR — Panitia Pengawasan Pemilu (Panwaslu) diingatkan untuk berhati-hati menyidangkan sengketa Pilkada Makassar.
Pasalnya, pencalonan pasangan Danny Pomanto-Indira Mulyasari Paramastuti (DIAmi) sebelumnya sudah diputuskan didiskualifikasi dari arena pertarungan oleh KPU Kota Makassar berdasarkan dua putusan dari PTTUN dan dikuatkan Mahkamah Agung (MA).
Hal lain, lantaran kasus yang disidangkan sama dengan kasus sebelumnya. Yakni berkaitan dengan administrasi dan penetapan pasangan calon Moh Ramdhan ‘Danny’ Pomanto-Indira Mulyasari Paramastuti (Danny-Indira).
Baca Juga : Pemkab Gowa Susun SOP Layanan Pencegahan Perkawinan Anak
Sementara, putusan PTTUN sebelumnya, yang diperkuat dengan putusan MA bahwa pasangan DIAmi terbukti melanggar dan harus didiskualifikasi.
Pengamat Hukum dari Universitas Indonesia Timur, Dr. Patawari A Rahim yang dikonfirmasi enggan berspekulasi lebih jauh.
Dia mengatakan, KPU tidak boleh sewenang-wenang. Akan tetapi harus melibatkan Sentra Penegak Hukum Terpadu (Gakkumdu) untuk melihat duduk perkara secara utuh.
Baca Juga : IM3 Gandeng Iqbaal Ramadhan Kampanye Freedom Internet Lewat Video “Simpel tapi Spesial”
“Masalahnya harus dikaji betul. Makanya harus ada Gakkumdu. Harus melibatkan Gakkumdu,” kata Patawari.
Jika dilihat secara utuh, tidak akan mungkin putusan Panwas menggugurkan putusan PTTUN yang diperkuat oleh MA.
Patawari yang dikonfirmasi lebih jauh perihal itu menegaskan, intinya Panwas harus jeli.
Baca Juga : Paket Data Baru Freedom Internet, Pengguna IM3 Bisa Atur Kebutuhan Kuota
“Sekarang sudut pandangnya harus jeli. Yang dia maksud ini Panwas bagaimana? Dia gunakan apa? Pasal apa yang dia pakai,” ucapnya.
Meski demikian, dia juga tidak menepis bahwa pada prinsipnya ada klaim kebenaran.
Sehingga, bisa saja atas dasar itu Panwas meregistrasi dan menyidangkan gugatan DIAmi. Akan tetapi, menurutnya putusan MA juga sifatnya inkrach.
Baca Juga : 66 Kepala Desa di Gowa Dapat Perpanjangan Masa Jabatan
“Prosesnya ada ketidaksesuaian dengan yang diputuskan MA dan PTTUN. Ada putusan dan menggugurkan salah satu calon itu juga benar. Kalau dikatakan inkrach itu juga benar,” tandasnya.
