REPUBLIKNEWS.CO.ID, MAKASSAR – Salah satu fungsi anggota DPRD adalah mengawasi pelaksanaan APBD di wilayahnya masing-masing. Fungsi tersebut termaktub dalam tugas dan tanggung jawab pengawasan yang diatur dalam undang-undang.
Hal tersebut melatarbelakangi Anggota DPRD Sulawesi Selatan, Edward Wijaya Horas turun langsung memantau dan mengawasi pelaksanaan APBD Sulawesi Selatan di daerah pemilihannya. Kali ini, ia menyambangi Jalan Sabutung Raya, Kelurahan Tamalabba, Kecamatan Ujung Tanah, Kota Makassar, Rabu (27/12/2023).
Kehadiran ketua Fraksi Partai Gerindra DPRD Sulsel itu disambut hangat oleh masyarakat setempat. Mereka lalu meninjau langsung sejumlah titik pembangunan di wilayah tersebut.
Baca Juga : Demi Gaya Hidup Sehat, Herbathos Kenalkan Produk Herbal di Acara F8 Makassar
Setelah melakukan pengecekan langsung di lapangan, Edward Horas bersama warga Kelurahan Tamalabba menggelar pertemuan dan dialog bersama. Tujuannya, guna mengelaborasi dan mengevaluasi hasil pengawasan yang dilakukan.
“Saya juga meminta langsung masyarakat setempat untuk memberikan masukan dan saran terkait proses pembangunan yang dilakukan. Inilah tujuan utama dari kegiatan pengawasan APBD Sulsel ini,” kata anggota Komisi A DPRD Sulsel tersebut.
Menurut Edward Horas, pengawasan APBD merupakan suatu bentuk tindakan untuk menjamin pengelolaan keuangan daerah berjalan sesuai dengan tujuan dan rencana. Ia pun turun langsung demi memastikan konstituennya tersentuh pembangunan yang bersumber dari dana APBD tersebut.
Baca Juga : Pemkab Gowa Susun SOP Layanan Pencegahan Perkawinan Anak
“Pengawasan APBD ini juga berfungsi sebagai pedoman untuk menilai kesesuaian antara pelaksanaan anggaran pemerintah daerah dan ketentuan-ketentuan yang berlaku,” tambahnya.
Pada kesempatan itu, masyarakat setempat juga menyalurkan aspirasinya terkait masalah-masalah yang dihadapi belakangan ini. Meski bukan kegiatan reses, namun Edward Horas tetap menampung apa yang menjadi aspirasi konstituennya tersebut.
“Mereka rata-rata meminta diadakan pelatihan bagi pelaku UMKM, permohonan modal usaha, serta evaluasi terhadap penerapan sistem zonasi sekolah,” demikian Edward Horas. (*)
