REPUBLIKNEWS.CO.ID, GOWA — Pemerintah Kabupaten Gowa memprioritaskan pemenuhan kebutuhan hak anak, perempuan hingga disabilitas dalam perencanaan pembangunan berkelanjutan.
Komitmen tersebut pun ditunjukkan dengan digelarnya Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Anak, Perempuan dan Disabilitas dengan tema “Menyuarakan Hak Anak, Perempuan dan Disabilitas dalam Pembangunan”.
Bupati Gowa Adnan Purichta Ichsan mengatakan, pemerintah daerah setiap tahunnya selalu melibatkan peran anak, perempuan dan disabilitas dalam merencanakan suatu program. Sebab, keberhasilan suatu daerah sangat ditentukan dengan adanya kolaborasi dari seluruh pihak yang ada. Tak terkecuali peran anak, perempuan dan disabilitas.
Baca Juga : Demi Gaya Hidup Sehat, Herbathos Kenalkan Produk Herbal di Acara F8 Makassar
“Pertemuan ini tiada lain untuk memberdayakan dan juga melibatkan seluruh pihak yang ada untuk bisa memberikan saran, masukan, kepada pemerintah terkait program apa yang akan kita kerjakan ke depan,” ungkapnya, di sela-sela pertemuan, di Baruga Tinggimae, Rumah Jabatan Bupati Gowa, kemarin.
Ia pun mendorong banyaknya saran dan masukan dari semua pihak demi tercapainya keberlanjutan pembangunan yang adil bagi semua pihak. Terkhususnya pada kebutuhan anak, perempuan dan disabilitas.
“Teman-teman semua lah yang paling mengetahui apa yang menjadi sebuah kebutuhan, yang tentunya akan ditindaklanjuti oleh pemerintah. Meskipun memang tidak semuanya akan diakomodir karena menyesuaikan dengan program prioritas pemerintah yang telah direncanakan sebelumnya,” jelasnya.
Baca Juga : Pemkab Gowa Susun SOP Layanan Pencegahan Perkawinan Anak
Musrenbang ini pun diharapkan tidak hanya sebuah pertemuan yang bersifat formalitas, namun semua program yang dihasilkan mampu dirasakan dampaknya oleh masyarakat itu sendiri. Salah satunya, pada usulan yang diberikan Forum Anak, dari 12 usulan yang diharapkan untuk didorong, sebanyak 10 usulan telah terakomodir hingga saat ini.
“Mudah-mudahan ke depannya bisa lebih meningkat lagi namun tetap mendahulukan yang masuk dalam prioritas. Sehingga capaian-capaian program yang telah direncanakan juga bisa dilaksanakan dengan baik,” harapnya.
Sementara, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan (Bappeda) Kabupaten Gowa Sujjadan mengatakan, pelaksanaan musrenbang ini merupakan bagian dari tahapan perencanaan pembangunan tahunan. Sekaligus bentuk nyata dari kepedulian pemerintah terhadap hak-hak anak, perempuan dan juga disabilitas untuk saling mendengarkan, memahami dan bersatu dalam merumuskan langkah-langkah yang lebih inklusif dan berkeadilan bagi semua.
Baca Juga : Bawaslu Sulsel Temukan Puluhan Dugaan Pelanggaran Netralitas ASN, Pinrang Terbanyak
“Kegiatan ini ditujukan untuk menyelaraskan prioritas dan sasaran pembangunan daerah kabupaten, dengan suara dan aspirasi anak, perempuan dan disabilitas secara proporsional. Sehingga prioritas pembangunan daerah serta program lebih responsif terhadap hak anak, perempuan dan disabilitas,” katanya.
Ia berharap, musrenbang ini menghadirkan kreatifitas dalam bentuk pemikiran untuk membangun Kabupaten Gowa yang lebih inklusif.
“Nantinya usulan prioritas anak, perempuan dan disabilitas akan diteruskan ke SKPD terkait melalui aplikasi SIPD untuk ditindaklanjuti,” ujarnya.
Baca Juga : IM3 Gandeng Iqbaal Ramadhan Kampanye Freedom Internet Lewat Video “Simpel tapi Spesial”
Di tempat yang sama, salah satu perwakilan anak, Moch Haidil Hayyul Qayyum mengaku musrenbang tersebut menjadi sebuah kesempatan bagi dirinya bersama yang lain untuk menyuarakan hak anak. Terlebih lagi Kabupaten Gowa telah menjadi Kabupaten Layak Anak Tingkat Madya.
“Semoga melalui musrenbang ini kita bersama-sama berkolaborasi untuk mampu mewujudkan Gowa sebagai Kabupaten Layak Anak tingkat Nindya,” sebutnya.
Ia berharap kedepan setiap pelaksanaan Musrenbang Anak, Pemkab Gowa pun bisa menghadirkan lebih banyak anak lagi. Khususnya yang berada di dataran tinggi .
Baca Juga : IM3 Gandeng Iqbaal Ramadhan Kampanye Freedom Internet Lewat Video “Simpel tapi Spesial”
“Selain itu juga kami harap agar keberadaan Forum Anak di tingkat kecamatan bisa kembali diaktifkan,” katanya.
