REPUBLIKNEWS.CO.ID, MAKASSAR — Komisi B DPRD Kota Makassar menggelar pertemuan bersama Pengelola hotel dan restoran terkait pengawasan pajak peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di ruang Badan Anggaran DPRD Kota Makassar, Senin (28/05/2018).
Kegiatan tersebut dihadiri oleh sejumlah general manager hotel, Pengelola restoran, Ketua Komisi B Muh.Yunus, Wakil Ketua Komisi B Iqbal Djalil dan Anggota lainnya.
Kepala hotel pantai gapura, Sarif, menyampaikan keluhan pihaknya yang memberikan setoran kepada laskar Pajak. Dengan diberikannya pajak perbulan kata dia, Bapenda selalu katakan nilai setoran masih belum cukup.
Baca Juga : Pemkab Gowa Susun SOP Layanan Pencegahan Perkawinan Anak
“Laskar pajak ini kita dukung. Tapi entah kenapa setiap bulan setoran disana kayaknya kita kurang dipercaya soal pajak hotel. disampaikan dinas pendapatan itu harus begini. Kita sudah stor tapi masih kurang,” ungkap Sarif.
Ia tidak keberatan apabila kedepannya laskar pajak masih mentongkrongi sejumlah hotel. Akan tetapi, pajak yang diberikan harapnya tidak lagi mendapat protes dari pihak Bapenda.
“Apabila ada laskar Pajak tongkrongi di masing-masing hotel saya harapkan tidak ada lagi protes terkait setoran itu,” ucapnya.
Baca Juga : IM3 Gandeng Iqbaal Ramadhan Kampanye Freedom Internet Lewat Video “Simpel tapi Spesial”
Menanggapi hal itu, anggota komisi B, Yeni Rahman menyarankan agar pihak hotel mengumpulkan data-data agar dapat ditindaklanjuti oleh pihak Dewan.
“Data yang sudah ada bisa kita kumpulkan dan selanjutnya teman-teman akan pelajari. Kalau mengenai laskar Pajak yang mencatat kita harus punya data dua. itu hanya menjadi salah satu pertimbangan,” katanya.
Sementara itu, legislator Fraksi PKS Iqbal Djalil menyayangkan Ketidakhadiran Bapenda dalam kegiatan tersebut, Pasalnya, dewan membutuhkan data dari kalkulasi pajak hotel.
Baca Juga : Paket Data Baru Freedom Internet, Pengguna IM3 Bisa Atur Kebutuhan Kuota
“Sedikit kecewa dengan ketidakhadiran Bapenda dalam kegiatan ini, kita ini bermitra,” kata Ije, sapaannya.
“Inikan persiapan untuk perubahan. Kita butuh informasi dari Bapenda terkait data hotel dan restoran,” tutupnya.
