0%
logo header
Sabtu, 09 Maret 2024 18:49

Program Makan Siang Gratis, Kian Perparah Kemiskinan Perempuan dan Rawan KKN

Chaerani
Editor : Chaerani
Suasana peringatan Hari Perempuan Sedunia 2024 di Jakarta, Jumat, (08/03/2024) kemarin. (Dok. Aksi!)
Suasana peringatan Hari Perempuan Sedunia 2024 di Jakarta, Jumat, (08/03/2024) kemarin. (Dok. Aksi!)

REPUBLIKNEWS.CO.ID, JAKARTA — Hari Perempuan Internasional diperingati pada 8 Maret setiap tahunnya di seluruh dunia.

Di Indonesia, perayaan Hari Perempuan Sedunia diwarnai oleh salah satu kegelisahan perempuan, yakni lahirnya potensi kemiskinan yang kian parah akibat dampak dari program Makan Siang Gratis Bagi Anak Sekolah yang dijanjikan Calon Presiden dan Wakil Presiden RI Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Salah satu janji kampanye tersebut dianggap mampu mengatasi kemiskinan dan menciptakan Sumber Daya Manusia (SDM) unggul. Janji kampanye seperti ini ternyata mampu mendongkrak perolehan suara pasangan calon Prabowo-Gibran dalam Pemilu 14 Februari 2024. Hasil real count KPU yang terakhir, pasangan calon nomor urut 2 ini unggul dengan perolehan suara mencapai 58,82 persen.

Baca Juga : OJK Minta Lembaga Jasa Keuangan Evaluasi Dampak Konflik di Timur Tengah

Aksi! for Gender, Social and Ecological Justice sebagai organisasi yang konsen pada isu perjuangan penegakan Hak Asasi Manusia (HAM), termasuk Hak Asasi Perempuan (HAP) menilai, janji tersebut menuai banyak keprihatinan masyarakat. Mulai dari persoalan sumber anggaran negara yang akan digunakan, dan wacana pengambilan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk menjalankan program tersebut.

Pasalnya Dana BOS yang dikelola sekolah saat ini diperuntukkan dalam membiayai operasional sekolah. Seperti, gaji guru dan karyawan, kebutuhan belajar mengajar seperti buku dan alat tulis, serta keperluan lainnya seperti biaya listrik, air, dan perawatan gedung sekolah.

Sehingga, apabila dana itu digunakan untuk makan siang anak sekolah saja, lalu bagaimana untuk operasional sekolah tersebut. Salah satunya pada gaji guru honorer perempuan.

Baca Juga : Bupati Gowa Hadiri Langsung Sertijab Pangdivif 3 Kostrad

Dalam sebuah konsultasi mengenai ketidakadilan gender dan ekonomi bagi perempuan yang diselenggarakan Aksi!, seorang guru honorer perempuan dari Banyumas bercerita bahwa gaji yang diterimanya selama 6 tahun hanyalah Rp150.000 per bulan. Olehnya, jika Dana BOS diambil untuk mengakomodir anggaran Program Makan Siang Gratis ini akan mengancam pendapatan ekonomi mereka.

“Apakah artinya gaji guru honorer yang sudah kecil itu akan makin diperkecil lagi?. Apalagi, guru-guru honorer terutama di sekolah dasar itu kebanyakan adalah perempuan,” kata Risma Umar mewakili Aksi!, dalam keterangannya, Sabtu, (09/03/2024).

Lanjutnya, dengan demikian beban ekonomi perempuan dan keluarganya akan semakin berat. Selain itu, potensi sekolah membebankan biaya operasional sekolah kepada orang tua murid, menjadi besar. Pada gilirannya, anak sekolah mendapat makan siang gratis, tetapi orang tua harus membayar biaya pendidikan anaknya lebih tinggi.

Baca Juga : Wabup Gowa Ingatkan Tanggungjawab ASN di Hari Kesadaran Nasional

Ia mengaku, hal tersebut bukan menjadi solusi dalam mengatasi kemiskinan, justru akan makin memperparah situasi kemiskinan, dan potensi anak didik putus sekolah meningkat karena orang tua tidak mampu membiayai sekolahnya.

Dari kondisi tersebut orangtua akan mengorbankan anak perempuan, mereka akan menjadi pilihan untuk dikeluarkan dari sekolah apabila tidak mampu membiayai sekolah anak-anaknya.

“Kami melihat bahwa program makan siang gratis yang akan dijalankan Prabowo-Gibran nantinya malah berpotensi meningkatkan kemiskinan keluarga dengan beban terberat kepada perempuan dan anak perempuan,” terang Risma.

Baca Juga : Angkatan 98 Siap Menangkan Syahrul Juaksha Subuki Jadi Ketua IKA Smandel Makassar

Selanjutnya, potensi lainnya yang rawan terjadi yakni praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Sehingga, terlebih dahulu perlu memperjelas aturan dalam pengimplemntasin program. Misalnya, harus jelas mekanisme distribusi keuangannya, penetapan siapa penyedia makanan, bagaimana standar nutrisi yang baik, bagaimana mekanisme pengawasan kualitas makanan, dan seterusnya.

“Apabila hal-hal ini tidak diatur, maka program ini rawan korupsi, kolusi dan nepotisme. Akibatnya, orang tua anak kembali yang menerima beban persoalan apabila terjadi penyelewengan dan penyalahgunaan dana program ini,” katanya.

Pertanyaan lain, apakah realisasi janji program ini yang diperkirakan akan menelan biaya anggaran negara sebesar Rp450 triliun tersebut, akan dikompensasi dengan kenaikan pajak. Sebab, yang biasa terjadi dikondisi saat ini yaitu pemerintah lebih senang menaikkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dibanding pajak kepada orang kaya atau kepada perusahaan.

Baca Juga : Angkatan 98 Siap Menangkan Syahrul Juaksha Subuki Jadi Ketua IKA Smandel Makassar

PPN atas barang konsumsi akan makin membebankan masyarakat karena harga pangan sehari-hari akan meningkat. Subsidi pendidikan itu penting dan perlu, dan karenanya harus tepat sasaran, ada mekanisme pelaksanaan dan pemantauan, serta membantu orang tua dalam pendidikan anak-anaknya. Makanya, subsidi pendidikan perlu dilengkapi dengan mekanisme pengawasan bahwa tidak ada beban tambahan ke orang tua murid.

Selanjutnya, karena kerawanan praktek KKN, maka upaya pemberantasan korupsi makin perlu diperkuat, sehingga uang negara bisa digunakan untuk subsidi pendidikan dan subsidi lainnya yang mensejahterakan masyarakat, termasuk perempuan dan anak perempuan.

Program yang yang hanya dimanfaatkan sebagai janji untuk memperoleh suara dalam Pemilu saja seperti janji makan siang gratis ini, malah justru akan membawa persoalan lebih besar terutama bagi masyarakat miskin.

Baca Juga : Angkatan 98 Siap Menangkan Syahrul Juaksha Subuki Jadi Ketua IKA Smandel Makassar

“Program yang berwawasan sempit demikian justru akan merugikan negara,” ujar Risma.

Program bantuan sosial saja belum mampu menjawab kemiskinan yang dialami oleh perempuan akibat berbagai hal terutama karena kecilnya akses informasi dan keterampilan digital serta diskriminasi gender. Apalagi jika anggaran program bantuan sosial akan dipangkas untuk menjalankan program yang hanya untuk menarik suara dalam Pemilu.

Redaksi Republiknews.co.id menerima naskah laporan citizen (citizen report). Silahkan kirim ke email: [email protected] atau Whatsapp +62 813-455-28646