0%
logo header
Senin, 31 Januari 2022 13:23

PT Rajawali Soraya Mas Diduga Kebal Hukum, GMPT Sultra: Dirjen Minerba & DPR RI Segera Lakukan RDP

Falihin
Editor : Falihin
Ketua GMPT Sultra, Awaludin
Ketua GMPT Sultra, Awaludin

REPUBLIKNEWS.CO.ID, JAKARTA – Gerakan Muda Pemerhati Tambang (GMPT) Sultra, menyoroti soal dugaan ilegal mining yang dilakukan oleh PT Rajawali Soraya Mas.

Ketua GMPT Sultra, Awaludin meminta DPR RI untuk segera melakukan Rapat Dengar Pendap (RDP) bersama Dirjen Minerba terkait dugaan ilegal mining tersebut.

“Aktivitas PT Rajawali Soraya Mas diduga ilegal dan merasa kebal hukum di daerah maka dari itu kami akan bertandang ke ibu kota negara guna mendesak Dirjen Minerba serta DPR RI segera lakukan RDP dan membentuk tim sementara untuk turun menghentikan aktivitas perusahaan tersebut,” tegas Awaludin melalui keterangan persnya, Senin (31/01/2022).

Baca Juga : Kadis Pendidikan Buteng Ajak Semua Pihak Tingkatkan Mutu Pendidikan Anak Usia Dini

Melalui kajian Hukum GMPT Sultra, lanjut Awaluddin, terkait aktivitas PT Rajawali Soraya Mas, hal ini betentangan dengan UU No. 3 tahun 2020 tentang Minerba.

“Yaitu pada pasal 35, pasal 158, dan Pasal 50 ayat (3) huruf g jo. Pasal 38 ayat (3) UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan mengatur bahwa setiap orang dilarang melakukan kegiatan penyelidikan umum atau eksplorasi atau eksploitasi bahan tambang di dalam kawasan hutan, tanpa melalui pemberian Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan yang diterbitkan oleh Menteri Kehutanan (IPPKH) dengan mempertimbangkan batasan luas dan jangka waktu tertentu serta kelestarian lingkungan,” jelasnya.

“Sanksi terhadap kegiatan pertambangan di dalam kawasan hutan tanpa dilengkapi IPPKH, telah ditegaskan dengan gamblang pada Pasal 78 ayat (6) UU No.41 Tahun 1999 tentang Kehutanan bahwa pelanggaran terhadap suatu kegiatan pertambangan dalam kawasan hutan tanpa dilengkapi IPPKH akan berdampak pada ancaman sanksi pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah). Sangat jelas ini merupakan kejahatan lingkungan yang sangat merugikan masyarakat banyak,” sambung Awaludin.

Baca Juga : Hadiri Penamatan TK Sekecamatan Mawasangka, Ini Pesan Ketua TP-PKK Buteng

Awaludin menilai aktivitas pengrusakan hutan atas nama pertambangan tidak boleh dibiarkan.

“Ini sebuah ironi. Bagaimana mungkin kita tetap membiarkan pelaku kejahatan merusak hutan kita hanya untuk memenuhi hasrat kapitalisnya dan kroni-kroninya? Apalagi sekarang mereka mau melakukan penjualan ore nikel dari hasil merusak,” tandasnya.

“Seharusnya APH dapat meminimalisir terkait dugaan ilegal mining, agar para perampok cadangan ore nikel di Konawe Utara mendapatkan efek jera, jangan buat kami berasumsi bahwa telah terjadi dekadensi/ kemunduran penegakan supremasi hukum di bumi anoa sultra ini,” tutupnya. (*)

Penulis : Aziz T
Redaksi Republiknews.co.id menerima naskah laporan citizen (citizen report). Silahkan kirim ke email: [email protected] atau Whatsapp +62 813-455-28646