REPUBLIKNEWS.CO.ID, MAKASSAR — Sebanyak 33 Unit Pelaksana Teknis (UPT) dijajaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan mengikuti Evaluasi Pelaksanaan Anggaran.
Berlangsung di Hotel Claro Makassar, pertemuan tersebut dalam rangka membahas penyerapan anggaran dan Indikator Kerja dan Pelaksanaan Anggaran (IKPA).
“Evaluasi ini berdasarkan aturan pada halaman III Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran atau DIPA yang memuat Informasi Rencana Penarikan Dana (RDP) di setiap satuan kerja per jenis belanja,” kata Kepala Divisi Administrasi Kanwil Kemenkumham Sulsel Indah Rahayuningsih dalam kegiatan, kemarin.
Baca Juga : Perkuat Fungsi Lembaga, Komisi Yudisial Dorong Hakim Berintegritas dan Independen
Menurutnya, pada halaman III DIPA terlihat kondisi deviasi antara rencana dengan belanja di beberapa UPT masih tinggi. Sehingga ia meminta agar seluruh kepala UPT yang ada agar melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan program.
“Mohon untuk semua kepala UPT agar dapat memantau anggotanya. Ini dimaksudkan agar pelaksanaan program dan kegiatan di UPT mengikuti RPD yang telah disusun beberapa waktu lalu bersama tim pendamping dari kantor wilayah,” terang Indah.
Selain itu, ia juga menegaskan bahwa bahwa saat ini penyerapan anggaran belum berjalan dengan maksimal.
“Masih banyak UPT yang belum sesuai target awal, ini harus menjadi perhatikan kasatker untuk lebih mengoptimalkan penyerapan anggarannya,” ujarnya
Indah menambahkan, idealnya RDP yang telah disusun secara bersama-sama menjadi pedoman bagi semua dalam merealisasikan program dan kegiatan di seluruh UPT tingkat Kanwil Kemenkumham Sulsel.
“Jadi Pelaksanaan kegiatan sesuai dengan yang direncanakan akan memberikan kepastian waktu, dan jumlah penarikan dana,” tutup Indah.
Baca Juga : Gema Sound System LAZ Hadji Kalla Kembali Beri Bantuan 90 Masjid dan 30 Pesantren
Pada pertemuan ini diikuti oleh seluruh Kepala UPT Kanwil Kemenkumham Sulsel.
