REPUBLIKNEWS.CO.ID, MERAUKE – Warga Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan (KKSS) di Provinsi Papua Selatan menggelar Attudang Sipulung dan Doa Bersama lintas agama (Muslim, Katolik dan Protestan) dalam rangka HUT ke-47 dan juga mengenang peristiwa korban 40.000 jiwa (pembantaian oleh Westerling) di Sulawesi Selatan. Kegiatan ini dilangsungkan di Swiss-belHotel Merauke, Senin (19/12/2023).
Attudang Sipulung adalah salah satu tradisi masyarakat Sulawesi Selatan, kegiatan duduk bersama membicarakan dan merundingkan dalam memecahkan suatu masalah untuk mencapai suatu hasil kesepakatan melalui budaya musyawarah.
Ketua Badan Pengurus Wilayah (BPW) KKSS Provinsi Papua Selatan Mansur R. M mengatakan tradisi Attudang Sipulung dan doa bersama selalu dilaksanakan setiap tahun oleh warga Sulawesi Selatan yang tergabung dalam wadah organisasi KKSS di kota Merauke Papua Selatan maupun dimana berada sebagai bentuk silaturahmi dan merajut tali persaudaraan.
Baca Juga : Kejari Merauke Sidik Perkara Dugaan Tipikor Pembangunan Lanjutan Kantor Bupati Baru Boven Digoel
Selain itu juga digelar doa bersama lintas agama sebagai simbol kerukunan antar umat. Mengingat wadah KKSS itu sendiri merupakan wadah kerukunan, sehingga semangat toleransi umat beragama itu menjadi hal utama dan harus ditegakkan. Hal itu menjadi simbol semangat persatuan.
“Kita duduk bersama dan berdoa bersama antar lintas agama, itulah sebuah konsekuensi hidup berbangsa dan bernegara kita di Indonesia seperti itu. Di dalam KKSS juga begitu, doa bersama tidak hanya muslim saja. Ada Toraja, ada Kristen Protestan, ada Katolik. Ada jalinan persaudaraan di situ karena kita ini kan multi etnis dan agama.
“Tradisi itu sudah rutin dilakukan setiap tahun di Jayapura sebagai provinsi induk dulu. Bahkan kadang kita laksanakan rangkaian kegiatan HUT KKSS dengan mengenang korban 40.000 jiwa di Sulawesi Selatan, pembantai warga kami dari tahun 1939-1949.
Baca Juga : Rumah Perjuangan Paslon Bupati Hendrik-Riduwan di Distrik Kurik Merauke Diresmikan
“Bahkan selama 2 bulan kita adakan. Ada lomba olahraga, ada lomba pidato yang sifatnya memberikan edukasi ke warga kami, bakti sosial dan sebaiknya. Kenapa dibuat di Merauke? Kita juga doa bersama selain di induk di Jayapura, kita juga doa bersama di Nabire, Wamena dan di sini ada maknanya. Kita ajak rombongan ada Ikatan Wanita Sulawesi Selatan, ada pemudanya dan KKSS itu sendiri.
“Kita hantar teman-teman untuk membentuk pengurus wilayah, apa kah tahun depan atau kapan, silahkan anda jalan. Kita itu mengikuti struktur pemerintahan yang ada. Pengurus KKSS di Merauke adalah yang pertama kali karena daerah otonomi baru (DOB),” kata Mansur kepada republiknews.co.id usai acara Doa Bersama.
Di seluruh provinsi Indonesia, kata Mansur, kepengurusan KKSS hampir semuanya sudah ada. Bahkan di kabupaten-kabupaten sudah hampir 90 persen. Kemudian di luar negeri pengurus KKSS sudah tersebar di 17 negara yakni Badan Pengurus Wilayah Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan (BPW KKSS LN).
Baca Juga : Plat Kendaraan Bermotor di Papua Selatan Resmi Berganti dari PA ke PS
“Jadi itu. Memang organisasi kita ini sangat terstruktur, punya anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART), kepengurusan dari pusat sampai daerah bahkan sampai ranting kecamatan. Oleh karena itu kita gelar doa bersama untuk mengantar teman-teman bahwa kalau kedepan, silahkan membentuk pengurus BPW KKSS tapi dengan cara baik-baik, kita duduk bersama diskusi, begitu caranya,” ucapnya.
Dia menyebutkan wadah organisasi KKSS mengkafer 3 suku besar yakni Bugis, Makassar dan Toraja. Sedangkan Mandar sudah terpisah sendiri dan masuk Sulawesi Barat. Namun dalam tubuh organisasi KKSS juga terdiri dari pilar-pilar yang merupakan organisasi Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan dari berbagai kabupaten.
“Di Kabupaten Merauke sini sudah ada 17 pilar dari 25 kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan misalnya Goa, Maros, Selayar dan sebagainya. Kadang karena jumlah masih sedikit, jadi gabung 2 atau 3 kabupaten,” sebut Mansur.
Baca Juga : Sekda Papua Selatan Tegaskan Pejabat Pemprov Wajib Mundur Jika Maju Calon Kepala Daerah
Menjelang Pemilu 2024, Mansur mengingatkan warga KKSS Provinsi Papua Selatan untuk bersikap arif, cerdas dan dewasa dalam berdemokrasi. Warga KKSS harus bisa membedakan antara wadah organisasi peguyuban kedaerahan dengan organisasi sosial politik seperti partai politik (parpol).
“Kalau mau berpesta demokrasi, silahkan. Tetapi kita juga harus dewasa dan cerdas. Tidak boleh KKSS berlagak partai politik. Wadah KKSS jangan dijadikan ajang politik praktis di situ. Saya juga merangkap wakil sekjen, saya orang pertama yang melarang itu. Jangan dibawa-bawa KKSS ke politik praktis. Silahkan, kalau pribadi atau individu, tidak apa-apa.
“Kalau secara pribadi hak berpolitik, privat masing-masing silahkan. Tetapi secara organisatoris tidak boleh dibawa ke rana politik praktis. Karena memang AD/ART tidak mengatur demikian. Kalau individu, ya bebas. Tidak ada orang bisa melarang hak politiknya orang,” tegas Mansur. (*)
