REPUBLIKNEWS.CO.ID, LUWU — Polemik rekrutmen tenaga kerja welder oleh PT DAVIDI, terus bergulir menjelang Rapat Dengar Pendapat (RDP) lanjutan yang dijadwalkan berlangsung senin 25 Mei 2026. Di tengah tuntutan transparansi yang disuarakan Asosiasi Welder Luwu Raya, sejumlah pihak justru mulai mempertanyakan motif di balik gerakan tersebut.
Berdasarkan penelusuran di lapangan dan keterangan dari beberapa narasumber, muncul indikasi bahwa isu rekrutmen tidak lagi semata berbicara tentang keterbukaan akses kerja bagi masyarakat lokal, melainkan mulai mengarah pada upaya mendorong masuknya kelompok tenaga kerja tertentu melalui tekanan massa dan jalur politik.
“Sebenarnya masyarakat mendukung perekrutan tenaga kerja lokal. Tapi jangan dibelokkan menjadi kepentingan kelompok tertentu. Yang berkembang sekarang ini justru ada dorongan agar sejumlah orang tertentu harus diakomodir,” ujar salah satu tokoh masyarakat di Luwu yang meminta identitasnya tidak dipublikasikan.
Baca Juga : Akses Makin Lancar, Warga Latimojong Dukung Kolaborasi Infrastruktur Masmindo–PUTR
Menurutnya, narasi “tenaga kerja lokal” seharusnya difokuskan kepada masyarakat Kabupaten Luwu sebagai wilayah terdampak langsung aktivitas proyek, bukan melebar menjadi kepentingan regional yang membawa tenaga kerja dari luar kabupaten.
“Kalau bicara lokal, ya masyarakat Luwu yang harus diprioritaskan. Jangan sampai masyarakat di sekitar tambang justru tersisih karena ada kelompok yang ingin memasukkan orang-orang dari luar dengan membawa nama asosiasi, apalagi kuat dugaan kalo asosiasi ini menjadi labour supply” lanjutnya.
Hal senada disampaikan salah satu sumber lain yang mengaku mengetahui dinamika menjelang RDP. Ia menyebut adanya ajakan mobilisasi massa untuk memberi tekanan dalam forum dengar pendapat tersebut.
“Ada pembicaraan supaya massa dibawa sebanyak mungkin pada RDP senin 25 mei 2026 nanti, agar tuntutan lebih kuat. Bahkan berkembang isu bahwa kalau tekanan besar, ada peluang permintaan tenaga kerja tertentu bisa diakomodir,” ungkapnya.
Baca Juga : Kolaborasi Pemkab Luwu–Masmindo Diapresiasi, Program Fordes Sentuh Kebutuhan Warga
Di tengah polemik yang terus bergulir, sejumlah pihak mengingatkan agar persoalan rekrutmen tenaga kerja tidak dibawa ke arah tekanan kelompok maupun mobilisasi massa. Mereka menilai proyek industri tetap memiliki standar teknis, kebutuhan kompetensi, serta mekanisme profesional yang harus dijaga bersama.
Terlebih, proses perekrutan pada pekerjaan spesifik seperti welder tidak hanya berbicara soal kuota, tetapi juga menyangkut sertifikasi, pengalaman kerja, hingga kebutuhan teknis di lapangan.
Karena itu, berbagai pihak berharap RDP yang akan berlangsung nantinya tetap menjadi ruang mencari solusi dan menjaga kondusivitas daerah, bukan justru membuka ruang tekanan terhadap proses rekrutmen profesional.(*)
