REPUBLIKNEWS.CO.ID, MAKASSAR – Dua calon Wakil Wali Kota Makassar, Indira Mulyasari dan Andi Rachmatika Dewi, saling kritik dan sindir program di depan Masyarakat saat menggelar Kampanye Dialogis.
Beberapa waktu lalu, Indira Mulyasari yang berpasangan dengan calon Wali Kota Petahana Moh Ramdhan Pomanto, menyindir Program “Rp50 juta per ORT/ORW Setiap Tahun” milik kandidat calon Wali Kota Nomor urut satu, Munafri Arifuddin-Andi Rachmatika Dewi.
“Kalau warga butuh perbaikan jalan, jangan janjikan uang Rp50 juta,” terang Indira dihadapan warga yang hadir di acara kampanye dialogis.
Baca Juga : Andi Sudirman Bukan Birokrat, Pengamat: Tapi Mampu Jalankan Clean and Good Governance
Hal yang sama juga dilakukan oleh Cicu, sapaan akrab Andi Rachmatika Dewi. Ia mengatakan program “Sampah Tukar Beras” yang dikeluarkan oleh Danny Pomanto saat mencalonkan diri sebagai Wali Kota Tahun 2013 lalu, tidak dijalankan dengan baik setelah Danny menjabat selama hampir 4 Tahun sebagai Wali Kota Makassar.
“Pemimpin itu perkataannya harus sesuai perbuatannya. Kami tidak muluk-muluk menjanjikan sampah tukar beras yang pada akhirnya menjadi sampah harus dibayar, kami hanya menjanjikan kalau kami terpilih iuran sampah akan kami hapuskan alias gratis. Jangan menjanjikan sesuatu ke masyarakat jika tak mampu dilakukan. Janji itu harus diukur dengan kemampuan yang kita miliki. Setelah itu komitmen terhadap janji dan kemudian konsisten menjalankannya,” sindir Ketua DPD Partai NasDem Kota Makassar itu, saat menemui warga Barombong beberapa waktu lalu.
Menanggapi hal tersebut, Pengamat Politik, Dr. Firdaus Muhammad mengatakan, saling sindir antar kandidat ini tentunya akan berdampak buruk terhadap citra kandidat itu sendiri jika tidak memiliki dasar yang jelas.
Baca Juga : Pilkada Serentak 9 Desember 2020, Pengamat: Sebaiknya Ditunda
“Kritik dan sindir mereka harus berdasar, sebab sindiran itu membuat opini publik yang bisa menguntungkan dirinya sendiri atau justru menjadi bumerang (meruhikan diri sendiri) jika tanpa dasar,” kata Dosen Komunikasi Politik Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar ini.
