REPUBLIKNEWS.CO.ID, BUTON TENGAH – Pemerintah Kabupaten Buton Tengah (Buteng) mencatatkan sejumlah capaian strategis selama satu tahun kepemimpinan Bupati Dr. H. Azhari, S.STP., M.Si., dan Wakil Bupati Muhammad Adam Basan, S.Sos. Memasuki tahun pertama sejak pelantikan pada 21 Maret 2025, pemerintahan ini berhasil mengamankan program-program prioritas bernilai ratusan miliar rupiah dari pemerintah pusat, sekaligus membangun fondasi pelayanan publik dan hukum yang lebih dekat dengan masyarakat.
Capaian paling monumental adalah penetapan Buton Tengah sebagai lokasi pembangunan Sekolah Rakyat Terintegrasi Nomor 69, menjadikannya satu-satunya kabupaten di Sulawesi Tenggara yang menerima program dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek). Sekolah ini dibangun di atas lahan seluas kurang lebih 5 hektare di Desa Wakambangura II, Kecamatan Mawasangka, dengan nilai investasi APBN mencapai Rp200 hingga Rp250 miliar.
Fasilitas sekolah ini dirancang sebagai kompleks pendidikan terpadu yang meliputi ruang kelas terintegrasi untuk jenjang SD, SMP, dan SMA ; laboratorium sains dan bahasa; perpustakaan digital; asrama siswa berkapasitas besar; serta lapangan olahraga mini. Kebijakan ini juga memberikan bantuan biaya hidup sebesar Rp4 juta per bulan bagi setiap siswa yang terdaftar, yang menyasar secara spesifik anak-anak dari keluarga kurang mampu, yatim piatu, dan prasejahtera.
“Saya tidak mau ada anak di Buteng yang tidak sekolah hanya karena miskin,” tegas Bupati Azhari saat meninjau langsung lokasi pembangunan pada Januari 2026. Komitmen ini mendapat perhatian nasional setelah Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya, melakukan peninjauan langsung pada November 2025.
Di sektor pelayanan hukum, Pemerintah Kabupaten Buton Tengah menunjukkan komitmen nyata dengan menyerahkan dokumen aset lahan untuk pembangunan Kantor Pengadilan Agama Buton Tengah. Penyerahan yang dilakukan oleh Bupati Azhari kepada Ketua Pengadilan Agama Pasarwajo, Kamaruddin, S.H., berlangsung di ruang kerja Bupati pada Selasa, 5 Agustus 2025.
Bupati Azhari menyampaikan bahwa pembangunan kantor pengadilan agama ini merupakan prioritas utama, mengingat selama ini masyarakat Buton Tengah harus melakukan perjalanan ke kabupaten lain hanya untuk mengurus perkara hukum perdata keagamaan seperti pernikahan, perceraian, dan warisan.
“Insya Allah, Kantor Pengadilan Agama Buton Tengah menjadi prioritas kita untuk meningkatkan akses dan kualitas layanan hukum bagi masyarakat. Harapannya, tahun 2026 sudah bisa berdiri dan beroperasi, ungkap Azhari.
Ia menegaskan bahwa keberadaan lembaga peradilan yang dekat dan terjangkau akan membantu mempercepat proses hukum, sekaligus memastikan masyarakat mendapatkan hak-haknya secara adil.
Ketua Pengadilan Agama Pasarwajo, Kamaruddin, S.H., menyampaikan apresiasi atas dukungan nyata tersebut. “Kami sangat mengapresiasi langkah Pemkab Buton Tengah. Ini bukan sekadar pembangunan gedung, tetapi tentang pemenuhan hak masyarakat terhadap keadilan,” ujarnya.
Pihaknya menargetkan pengadilan agama baru dapat mulai beroperasi pada 2026, seraya mendorong masyarakat yang belum memiliki buku nikah agar segera mengurus isbat nikah.
Komitmen ini sejalan dengan pernyataan Bupati Azhari di awal tahun 2026 yang memastikan bahwa selain pengadilan agama, kantor kejaksaan negeri juga akan mulai dibangun dalam waktu dekat.
Searah dengan visi utama Kota Santri dan Kota Pendidikan, Pemkab Buton Tengah meluncurkan Program Madrasah Diniyah Takmiliyah (MDT) pada 27 Oktober 2025. Peluncuran program yang menyasar tepat 1.103 siswa tingkat SD/MI ini berlangsung di Masjid Babussalam, Kelurahan Bombonawulu.
Di sektor kesehatan, terjadi peningkatan signifikan dengan dinaikkannya status RSUD Buton Tengah dari Tipe D menjadi Tipe C, diiringi pembangunan gedung baru yang ditargetkan rampung pada pertengahan 2026. Atas kinerja tersebut, Buton Tengah menerima Universal Health Coverage (UHC) Award 2026 kategori Pratama, yang diserahkan oleh Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar, di Jakarta pada 27 Januari 2026. Penghragaan UHC adalah bentuk apresiasi dan penghargaan dari Pemerintah Pusat dan BPJS Kesehatan kepada Pemerintah Daerah yang memiliki komitmen tinggi dalam mendukung program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)
Dalam aspek tata kelola, Bupati Azhari menandatangani Nota Kesepahaman dengan Kepala BKN RI terkait penerapan sistem manajemen talenta untuk rekrutmen birokrasi. Pengelolaan keuangan daerah juga kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI.
Terobosan penting lainnya adalah penyelesaian aset Perumda Tirta Takawa. Pada 6 Maret 2026, Pemkab Buton Tengah menandatangani komitmen penyerahan aset PDAM yang difasilitasi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Rapat koordinasi yang berlangsung di Kantor Bupati Buton, Pasarwajo, ini disaksikan oleh Gubernur Sulawesi Tenggara, Mayjen TNI (Purn) Andi Sumangerukka.
“Setelah 12 tahun Kabupaten Buton Tengah terbentuk, hari ini komitmen penyerahan aset PDAM akhirnya dapat ditandatangani. Proses penyerahan penuh ditargetkan selesai maksimal enam bulan ke depan,” ujar Azhari.
Di sektor infrastruktur, Bupati Azhari secara intensif mengupayakan anggaran dari pusat melalui program Inpres Jalan Daerah (IJD). Hal ini sejalan dengan rencana pembangunan Jembatan Muna-Buton yang konstruksi awalnya dijadwalkan pada tahun 2026.
Perhatian khusus diberikan kepada masyarakat pesisir, dengan alokasi bantuan stimulan untuk 50 unit rumah layak huni bagi komunitas suku Bajau di Kelurahan Watolo, didukung anggaran daerah Rp1,5 miliar.
Dalam rangka ketahanan pangan, Pemkab Buton Tengah menghibahkan lahan 3,5 hektar kepada Perum Bulog untuk pembangunan gudang padi dan Rice Milling Unit (RMU). Selaian itu di sektor pertahanan, lahan 50 hektare di Desa Waara dihibahkan untuk pembangunan Markas Yonif TP 871/Sangia Wambulu yang dirancang menampung hingga 1.150 prajurit.
Di sektor ekonomi maritim, Pemkab buteng mendapat dukungan teknis dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) untuk pengembangan budidaya lobster, rumput laut, serta kerang mutiara, serta menjajaki kerja sama dengan perguruan tinggi dan investor.
Seluruh capaian ini selaras dengan RPJMD 2025 – 2030 Menuju Masyarakat Sejahtera, Religius, Berbudaya, dan Berdaya Saing. Namun, di tengah berbagai kemajuan, Kabupaten Buton Tengah masih menghadapi tantangan pada Indeks Pembangunan Manusia (IPM) .
Berdasarkan data BPS yang dirilis 31 Juli 2025, IPM Buton Tengah tahun 2024 tercatat sebesar 67,58 poin. Angka ini masih berada pada kategori “sedang” dan di bawah rata-rata IPM Provinsi Sulawesi Tenggara yang mencapai 74,25 poin. Laju peningkatan yang relatif lambat menjadi tanggung jawab besar bagi kepemimpinan Azhari dan Adam Basan ke depan.
Namun, di tengah tantangan tersebut, visi Kota Pendidikan dan Kota Santri telah menjadi fondasi nyata dalam setiap kebijakan yang diambil. Hadirnya Sekolah Rakyat Terintegrasi dengan investasi ratusan miliar, Program Madrasah Diniyah Takmiliyah bagi 1.103 santri, peningkatan RSUD menjadi Tipe C, hingga pembangunan Jembatan Muna-Buton, semuanya merupakan langkah strategis untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara berkelanjutan.
Satu tahun kepemimpinan Azhari-Adam Basan telah mencatatkan fondasi kokoh. Kini, tantangan ke depan adalah memastikan seluruh program berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan setiap warga Buton Tengah.
.
