0%
logo header
Sabtu, 03 Februari 2024 00:11

SDN 1 Merauke Dipalang, 524 Siswa Tak Bisa Sekolah

M. Imran Syam
Editor : M. Imran Syam
Gerbang SDN 1 Merauke disegel oleh pemilik ulayat. (Foto: Hendrik Resi / republiknews.co.id)
Gerbang SDN 1 Merauke disegel oleh pemilik ulayat. (Foto: Hendrik Resi / republiknews.co.id)

REPUBLIKNEWS.CO.ID, MERAUKE — Sekolah Dasar (SD) Negeri 1 Merauke dipalang sudah selama 2 pekan oleh pemilik ulayat masyarakat adat Kampung Buti, Merauke hingga saat ini, Jumat (02/02/2024).

Dampak pemalangan itu, 524 siswa sekolah itu (kelas I-IV) tak bisa masuk sekolah untuk mengikuti kegiatan belajar mengajar (KBM). Di depan pintu gerbang sekolah dipasang sasi (janur) oleh pemilik ulayat.

Kepala SDN 1 Merauke, Herman Balagaize mengaku pemalangan itu dilakukan oleh pihak yang mengklaim sebagai pemilik ulayat, dikarenakan pemerintah belum membayar kompensasi ganti rugi atas lahan tanah, tempat sekolah dibangun.

Baca Juga : Momen Idul Fitri 1445 H, Uskup Agung Merauke Ajak Umat Rawat Toleransi dan Kerukunan Beragama

“Itu pemilik hak ulayat masyarakat dari Buti. Mas (wartawan, red), bisa konfirmasi ke mereka langsung apa tuntutannya,” ujar Herman ketika dikonfirmasi wartawan melalui ponselnya.

Menanggapi hal itu, Bupati Merauke Romanus Mbaraka menjelaskan, SD Negeri 1 Merauke telah memiliki admistrasi yang lengkap sebagai sebuah sekolah tua di Kabupaten Merauke.

“Nanti kita cek dulu administrasi sekolah itu. Kemarin, sebenarnya saya sudah tugaskan kepala dinas pendidikan. Mungkin belum dikomunikasikan. Mereka belum lapor kembali ke saya,” jelas Bupati Mbaraka kepada wartawan.

Baca Juga : Nicolaus Kondomo Maju di Pilgub Papua Selatan 2024, Dukungan Masyarakat Terus Mengalir

Bupati Mbaraka berjanji akan menyelesaikan persoalan tersebut. Mengingat, nasib 524 siswa menjadi terlantar karena tidak bisa bersekolah sebagaimana mestinya.

“Nanti saya selesaikan. Itu sekolah tua dan bukan baru kemarin. Seharusnya masyarakat tidak boleh ganggu itu sekolah. GOR aja kita selesaikan, apalagi sekolah yang tua itu,” ujar Mbaraka.

“Sekarang kita sudah kerjasama dengan teman-teman di kejaksaan dan kepolisian. Jadi rakyat yang seperti itu, kita tidak akan toleransi. Kita akan minta polisi dan jaksa eksekusi. Silahkan mereka proses ke pengadilan. Kalau mereka tidak puas. Keputusan ada di pengadilan,” tutupnya. (*)

Penulis : Hendrik Resi
Redaksi Republiknews.co.id menerima naskah laporan citizen (citizen report). Silahkan kirim ke email: [email protected] atau Whatsapp +62 813-455-28646