Soal Pupuk Bersubsidi yang Dijual Diatas Het di Bengo Kabupaten Bone, Ini Komentar Penasehat IPMIBAR

REPUBLIKNEWS.CO.ID, BONE — Beberapa hari sebelumnya Dinas pertanian Kabupaten yang dipimpin H.idrus sebagai ketua pengawas atau penyidik pupuk Dinas Pertanian Provinsi sulsel, Rabu (21/10/2020), mendapati oknum petani non pengecer bernama Sahabuddin menjual pupuk bersubsidi di Dusun Tanah Tengnga Desa Liliriawang, Kecematan Bengo, Kabupaten Bone, dan menyampaikan kepada pemegang pupuk tersebut untuk mengembalikan pupuk tersebut ke Polmas Sulawesi Barat dan membuat surat pernyataan laporan tertulis agar pupuk itu dikembalikan sebagaimana diberitakan sebelumnya oleh Newsurban.co.id, bahwa pupuk tersebut didatangkan dari Polmas Sulawesi Barat oleh Basri.

“Tapi sampai sekarang tidak ada laporan terkait hal itu,dan kalaupun pernyataan tersebut sudah ada itu sudah lewat, seharusnya dari awal, inikan sudah berlangsung lama dan sudah ada sekitar 4 ton pupuk yang terjual” Terangnya.

Di tempat terpisah Dewan Penasehat Ikatan Mahasiswa Bone Barat (IPMIBAR) Sopian Tamrin,S.Pd.,M.Pd. yang dikonfiemasi Republiknews.co.id terkait hal ini mengatakan bahwa tentu selaku Pemuda Bone, sangat menyayangkan dan meminta pihak berwajib tidak melakukan pembiaran terhadap kejadian seperti ini.

“Tentu selaku Pemuda Bone, Sangat menyayangkan dan meminta pihak berwajib tidak melakukan pembiaran terhadap kejadian seperti ini. Bukan sekadar pelanggaran hukum melainkan ini sangat memberatkan petani. Pupuk adalah kebutuhan utama masyarakat Bone sebagai petani. Membeli pupuk saja dengan harga normal itu sudah bukan perkara mudah bagi petani apatalagi jika dijual diatas harga yang seharusnya. Ini sangat buruk dan tidak boleh didiamkan. pemerintah khususnya bukan kecolongan pada soalan ini justru ia sudah berkewajiban melanggarkan petani untuk memperoleh pupuk, apatalagi pak bupati menjadikan pupuk sebagai jualan kampanye saat pilkada” Terangnya.

Dosen Sosiologi UNM dan sekaligus Mantan Ketua Kepmi Bone Kom.Taro Ada Taro Gau ini menambahkan bahwa kasus ini tidak cukup di lihat secara kasuistik untuk hari ini saja melainkan harus menjadi prioritas jika memang pemerintah punya komitmen ubtuk mensejahtrakan masyarakatnya.

“Apalagi dimasa Pandemi tentu kebijakan pemerintah harus peka membaca kondisi petani, dan Saya kira ini tidak cukup dilihat secara kasusistik untuk hari ini saja melainkan harus menjadi prioritas jika memang pemerintah punya komitmen untuk menyejahterakan masyarakat”, Tutupnya. (Abdul Muhaimin)