REPUBLIKNEWS.CO.ID, MAKASSAR – Penentuan komposisi atau struktur kepengurusan baru di internal DPD I Golkar Sulsel periode 2020-2025 menuai kritikan.
Hal itu dibuktikan dengan lewatnya tenggang waktu yang disepakati atau diputuskan melalui hasil musda, yakni sepekan pasca ditetapkan Taufan Pawe (TP) sebagai Ketua Golkar Sulsel terpilih di Hotel Sultan Jakarta 8 Agustus lalu.
Hingga memasuki hari ke 12 pasca musda, Taufan bersama tim formatur, masing-masing Muhiddin Said (Perwakilan DPP), Farouk M Betta (DPD II), Abdillah Natsir (DPD II, dan Imran Tenri Tatta (Perwakilan Hadta Karya dari AMPG) tak kunjung memenuhi komitmen yang telah diputuskan.
Baca Juga : Unlimited Battle Area: Indosat Fasilitasi Kompetisi Gaming Dengan Jaringan 5G
Untuk itu, mantan Wakil Ketua Bidang Organisasi DPD I Golkar Sulsel, Muhammad Risman Pasigai angkat bicara dan menyebut bahwa Taufan Pawe Cs telah melanggar keputusan hasil Musda yang telah disepakati bersama.
“Ini bisa menjadi preseden baruk bagi Ketua Golkar Sulsel terpilih, dan tim formatur yang dibentuk, karena kesepakatan yang diputuskan bersama dari hasil musda ternyata dilanggar,” tegas Risman saat dikonfirmasi. Kamis (20/8/2020).
Selain itu, Risman yang bertindak sebagai OC atau ketua panitia pelaksanaan Musda ke 10 Golkar Sulsel di Jakarta 6 sampai 8 Agustus lalu mengatakan, salah satu dasar, alasan penyelenggara belum merampungkan laporan hasil musda secara garis besar untuk dilaporkan ke DPP karena persoalan kepengurusan baru periode 2020-2025 yang belum final dan diputuskan oleh Tuafan Pawe Cs.
Baca Juga : 100 Persen Indosat 5G Jangkau Makassar, Konektivitas Jaringan Dukung 4 Kebutuhan Digital
“Inilah yang mendasari kami pihak penyelenggara Musda ke 10 Golkar Sulsel mengapa sampai detik ini juga belum melaporkan secara keseluruhan hasil musda ke DPP. Karena komposisin kepengurusan baru berkaitan dengan hasil laporan ke DPP. Jadi tidak bisa dipisahkan,” pungkasnya.
Apalagi lanjut Ketua Bappilu Pilpres DPP Golkar ini menjelaskan bahwa surat ketetapan musda tim formatur adalah kolektif dalam menyusun kepengurusan selama satu minggu.
Sehingga menurut dia, idealnya komposisi pengurus baru sudah rampung, kalau tidak berarti melanggar penetapan musda.
Baca Juga : Pendaftaran Sekolah Islam Athirah Dibuka 12 Oktober, Siapkan Kuota 1.188 Kursi
Untuk itu, Plt Ketua Golkar Sinjai ini mengimbau kepada TP serta tim formatur untuk bergerak cepat menyelesaikan persoalan struktur atau komposisi kepengurusan baru sebelum Ketua DPD II tingkat kabupaten dan kota di Sulsel bersuara.
Apalagi, lanjut MRP singkatan nama Risman Pasigai mengaku masih banyak agenda politik lain di Golkar yang perlu dikebut untuk segera diselesaikan. Salah satunya yaitu pelaksanaan Musda di tingkat DPD II. (*)
