0%
logo header
Minggu, 22 Januari 2023 10:54

Tolak Sistem Pemilu Coblos Lambang Partai, Kader Demokrat Ini Daftar ke MK

Rizal
Editor : Rizal
Kader Partai Demokrat mendaftarkan permohonan peninjauan terhadap rencana penerapan sistem proporsional tertutup ke Mahkamah Konstitusi. (Foto: Istimewa)
Kader Partai Demokrat mendaftarkan permohonan peninjauan terhadap rencana penerapan sistem proporsional tertutup ke Mahkamah Konstitusi. (Foto: Istimewa)

REPUBLIKNEWS.CO.ID, JAKARTA – Kader Partai Demokrat, Jansen Sitindaon menolak pemilihan legislatif (Pileg) kembali menggunakan sistem proporsional tertutup atau dengan mencoblos lambang partai.

Jansen memberikan kuasa ke Badan Hukum dan Pengamanan Partai (BHPP) Partai Demokrat untuk menjadi pihak terkait atas permohonan yang diajukan oleh Dimas Brian Wicaksono cs dengan Nomor: 114/PPU/XX/22 terhadap UU Nomor 17 Tahun 2017, khususnya tentang proporsional terbuka yaitu pasal 168 ayat 2.

“Permohonan ikut sebagai pihak terkait dikarenakan kalau proporsional tertutup dikabulkan, maka pihak terkait selaku bacaleg tidak mempunyai ruang dan peluang untuk berkompetisi di dapilnya,” kata Kepala BHPP Partai Demokrat, Mehbob, Jumat (20/1/2023) lalu.

Baca Juga : Kanwil Kemenkumham Sulsel Matangkan Persiapan Menuju Digitalisasi Arsip

Mehbob juga menjelaskan, jika terjadi sistem pemilu tertutup, maka rakyat tidak bisa memilih secara langsung wakil-wakil rakyatnya. Selain itu, sistem pemilu tertutup juga merupakan perampasan hak suara rakyat dalam pesta demokrasi.

Mehbob menegaskan, sistem pemilu proposional tertutup jauh dari semangat reformasi yang menghendaki demokrasi yang sehat di Indonesia.

“Bahwa sistem proporsional tertutup adalah kemunduran demokrasi dan pengkhianatan terhadap demokrasi,” ujar Mehbob.

Baca Juga : Gelar Seminar Nasional Arbitrase, Fakultas Hukum Unhas Siap Bermitra dengan BANI

Kepala BHPP Partai Demokrat ini berharap agar MK tetap konsisten terhadap putusan Nomor: 22/24/PPU/VI/2008 tanggal 23 Desember 2008.

Jansen Sitindaon melalui BHPP Partai Demokrat telah mendaftarkan diri sebagai pihak terkait via online di MK.

“Bahwa kami telah mendaftar via online di Mahkamah Konstitusi dengan Nomor: 8/PAN.ONLINE/2023 tertanggal 20 Januari 2023,” demikian Mehbob. (*)

Redaksi Republiknews.co.id menerima naskah laporan citizen (citizen report). Silahkan kirim ke email: redaksi.republiknews1@gmail.com atau Whatsapp +62 813-455-28646