REPUBLIKNEWS.CO.ID, MAKASSAR – Wakil Ketua DPRD Sulsel, Muzayyin Arif turut menyoroti kebijakan Gubernur Andi Sudirman Sulaiman yang terkesan memaksakan agar ASN dan keluarganya wajib melaksanakan vaksin booster sebagai syarat pencairan TPP.
Politisi PKS Sulsel itu menilai kebijakan Andi Sudirman sangat berlebihan, di tengah kondisi seperti sekarang.
“Memang aturan ini berlebihan, seharusnya gubernur tidak memaksakan vaksin booster untuk semua keluarga ASN sebagai syarat pencairan TPP ASN,” kata Muzayyin, Minggu (19/6/2022).
Baca Juga : OJK Pacu BPR dan BPRS Tumbuh Berintegritas, Tangguh dan Kontributif
Soal wacana interpelasi yang saat ini sedang ramai dibicarakan, fraksinya kata Muzayyin masih akan membicarakan secara internal.
“Saya belum koordinasi fraksi soal ini (interpelasi), tapi sebagai anggota DPRD saya menilai itu tidak tepat dan seharusnya tidak dipaksakan,” jelasnya.
Sebelumnya, Ketua Komisi A DPRD Sulsel Selle KS Dalle meminta Gubernur Andi Sudirman untuk tidak memaksakan kehendaknya mewajibkan keluarga ASN vaksin booster sebagai syarat pencairan TPP.
Baca Juga : BPOM Tegaskan Tak Semua Minimarket dan Supermarket Bisa Jual Obat, Ada Syarat Ketat Tenaga Kefarmasian
Selle bahkan mengatakan, DPRD Sulsel tak ragu untuk menggunakan hak interpelasi bila Andi Sudirman tidak mengkaji ulang kebijakan tersebut.
“Jangan sampai DPRD mempergunakan dia punya hak, bisa hak bertanya, hak interpelasi kan macam-macam,” singkat Selle. (*)
