0%
logo header
Rabu, 03 Juli 2024 03:01

8 Fraksi DPRD Gowa Setujui Ranperda Pertanggungjawaban APBD 2023 Dibahas

Chaerani
Editor : Chaerani
Suasana Rapat Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD Kabupaten Gowa, di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Gowa, kemarin. (Dok. Humas Gowa)
Suasana Rapat Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD Kabupaten Gowa, di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Gowa, kemarin. (Dok. Humas Gowa)

REPUBLIKNEWS.CO.ID, GOWA — Delapan Fraksi DPRD Kabupaten Gowa menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Pertanggungjawaban APBD Tahun Anggaran 2023, dibahas ke tahap selanjutnya sesuai dengan mekanisme yang ada.

Juru Bicara Fraksi PPP Ayu Nurwardani mengatakan, secara keseluruhan laporan pertanggungjawaban penyelenggaran APBD 2023 Gowa sudah sangat baik. Bahkan telah meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang ke 12 kalinya dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Sulsel.

“Ini menandakan sebuah pencapaian dan kerja keras seluruh komponen di Pemkab Gowa sekaligus menunjukkan adanya manajemen dan tata kelola keuangan daerah yang baik,” ungkapnya, di sela-sela Rapat Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD Kabupaten Gowa, di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Gowa, kemarin.

Baca Juga : Dukungan PKB Menguat, Indira Buka Peluang Berpaket dengan Azhar

Ia menyebut, laporan pertanggungjawaban ini merupakan kewajiban pemerintah daerah untuk menyampaikan ke DPRD. Pasalnya DPRD memiliki tugas dan fungsi pengawasan sehingga diharapkan laporan tersebut bisa segera selesai tepat waktu sesuai dengan aturan yang berlaku.

Hal yang sama diungkapkan Juru Bicara Fraksi Perindo, Irmawati. Ia sangat mengapresiasi atas capaian yang diraih emerintah Kabupaten Gowa hingga saat ini, khususnya WTP ke 12 kalinya dari BPK.

“Kami sangat mengaresiasi pencapaian WTP ini karena sangat erat kaitannya dengan pengajuan Ranperda pertanggungjawaban APBD 2023. Dimana dipahami bahwa laporan ini menyajikan informasi tentang perhitungan atas pelaksanaan dari semua program dan kegiatan-kegiatan yang telah dianggarkan di 2023,” ungkapnya.

Baca Juga : Miliki Toyota Rush Imipian, Ada Cicilan Tanpa Bunga Hingga Diskon Tukar Tambah

Lebih lanjut, dirinya menyebut laporan pertanggungjawaban APBD 2023 merupakan cerminan realisasi anggaran pada masing-masing SKPD, sehingga dokumen pertanggungjawaban ini memiliki fungsi strategis bagi DPRD yang tergabung dalam komisi teknis khususnya di bidang pemerintahan, komisi ekonomi dan keuangan, komisi pembangunan dan komisi kesejahteraan rakyat.

“Salah satu fungsi DPRD adalah fungsi pengawasan sehingga komisi-komisi teknis  yang ada di DPRD dapat menjadikan dokumen ini sebagai dasar dalam melakukan kroscek terhadap realisasi anggaran yang ada. Khusunya dalam pelaksanaan rapat kerja atau rapat lainnya dengan mitra kerja SKPD masing-masing,” jelasnya.

Menanggapi hal itu, Bupati Gowa, Adnan Purichta Ichsan mengatakan seluruh pemandangan umum yang disampaikan oleh Fraksi DPRD akan menjadi catatan dan perbaikan kedepannya.

Baca Juga : Menpan RB Terima Gelar Adat Daeng Tojeng di Musuem Balla Lompoa

“Kami sangat mengapresiasi seluruh fraksi yang menyampaikan pemandangannya. Baik yang tidak ada memiliki catatan maupun yang ada catatanya dengan tujuan untuk perbaikan kedepannya,” singkatnya.

Redaksi Republiknews.co.id menerima naskah laporan citizen (citizen report). Silahkan kirim ke email: [email protected] atau Whatsapp +62 813-455-28646