REPUBLIKNEWS.CO.ID, JAKARTA – Anggota Komisi I DPR RI, Syamsu Rizal MI alias Deng Ical mendesak pemerintah segera membentuk satuan tugas (task force) lintas kementerian dan lembaga guna mempercepat pembebasan Kapten Ashari Samadikun, nahkoda kapal asal Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan, yang hingga kini masih disandera kelompok perompak di perairan Somalia.
Kapten Ashari bersama kru kapal MT Honour 25 telah berada dalam penyanderaan selama sekitar tiga bulan. Kondisi tersebut dinilai memerlukan langkah cepat dan terkoordinasi dari pemerintah agar keselamatan para sandera dapat segera dipastikan.
Politikus yang akrab disapa Deng Ical itu menilai pembentukan satgas menjadi langkah strategis untuk menyatukan koordinasi berbagai instansi, mulai dari TNI, Kementerian Luar Negeri, hingga perwakilan Indonesia di luar negeri.
Baca Juga : Tak Berbadan Hukum dan Izin Usaha di Indonesia, Satgas PASTI Hentikan Aktivitas Snapboost
“Setiap hari yang berlalu meningkatkan risiko bagi keselamatan para sandera. Pemerintah harus segera membentuk satuan tugas khusus yang bekerja secara terpadu agar proses pembebasan bisa dipercepat,” kata Deng Ical, Rabu (29/7/2026).
Menurutnya, negara memiliki kewajiban memberikan perlindungan kepada seluruh warga negara Indonesia, termasuk mereka yang berada di luar negeri dan menghadapi situasi darurat.
Ia menegaskan, keselamatan empat WNI yang masih berada dalam penyanderaan harus menjadi prioritas pemerintah. Selain empat WNI, terdapat pula 15 warga negara asing yang hingga kini belum berhasil dibebaskan.
Baca Juga : Gebrak Panggung Dunia, Putra Asal Majene Raih Gelar Grand Champion ALOHA di Panama
Eks Wakil Walikota Makassar itu mengungkapkan, persoalan tersebut telah dibahas dalam rapat bersama Panglima TNI, Kementerian Luar Negeri, serta sejumlah instansi terkait. Ia berharap seluruh unsur pemerintah bergerak dalam satu komando sehingga proses penyelamatan dapat berjalan lebih efektif.
Selain itu, Deng Ical meminta TNI mengoptimalkan seluruh instrumen pertahanan yang dimiliki, termasuk memaksimalkan peran atase pertahanan Indonesia di luar negeri untuk mendukung diplomasi, pertukaran informasi intelijen, serta penyusunan langkah-langkah strategis dalam proses pembebasan.
Ia menjelaskan, upaya penyelamatan masih menghadapi sejumlah kendala. Salah satunya adalah lokasi penyanderaan yang terus berpindah sehingga menyulitkan proses pelacakan. Di sisi lain, nilai tebusan yang diminta kelompok perompak juga terus berubah.
Baca Juga : Lewat SiAKSES, Sekretariat DPRD Makassar Ubah Layanan Keuangan Jadi Serba Real-Time
“Awalnya informasi yang beredar menyebutkan permintaan tebusan sebesar dua juta dolar AS. Angka itu kemudian disebut meningkat menjadi lima juta dolar AS, bahkan kabar terakhir mencapai 10 juta dolar AS. Semua informasi ini harus dipastikan kebenarannya agar pemerintah mengambil keputusan berdasarkan data yang akurat,” ujarnya.
Dalam rapat bersama Kementerian Luar Negeri dan TNI, Syamsu Rizal juga memperlihatkan video kondisi Kapten Ashari yang diterimanya dari sang ayah, Syamsuddin Dg Ngawing. Rekaman tersebut memperlihatkan Ashari tetap menjalankan ibadah di tengah penyanderaan serta harus menyaring air minum yang keruh menggunakan botol air mineral.
Menurut Syamsu Rizal, kondisi tersebut menjadi gambaran nyata beratnya situasi yang dialami para sandera dan menjadi alasan kuat agar pemerintah segera mengambil langkah yang lebih cepat.
Baca Juga : Diskominfo Makassar Edukasi Anak Pulau Terluar, Bekali Soal Kecakapan Digital
Ia juga menyebut perusahaan pemilik MT Honour 25 memiliki keterbatasan finansial sehingga belum mampu memenuhi tuntutan tebusan dari kelompok perompak.
“Karena kemampuan perusahaan terbatas, negara harus mengambil peran yang lebih besar. Jangan sampai proses pembebasan berlarut-larut, sementara keselamatan para WNI terus berada dalam ancaman,” tutupnya. (*)
