ABK Indonesia di Kapal China Dibuang ke Laut, KNPI Buteng Minta Pemerintah Bentuk Tim Khusus Lakukan Investigasi

0
Ketua KNPI Buton Tengah, Firman Kasim, menanggapi soal tindakan tidak manusiawi yang dialami ABK Asal Indonesia yang dipekerjakan di Kapal China.

REPUBLIKNEWS.CO.ID, BUTON TENGAH – Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Buton Tengah, menyikapi dan mengutuk dugaan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) terhadap 18 anak buah kapal (ABK) asal Indonesia yang bekerja di kapal China bernama Longxing.

“Terkait tragedi kemanusiaan yang menimpa 18 ABK asal Indonesia tersebut adalah bentuk-bentuk perbudakan modern (modern slavery) dan diduga keras telah terjadi TPPO,” tegas Ketua KNPI Buton Tengah, kepada republiknews.co.id, Jumat (08/05/2020).

Peristiwa ini terjadi ketika kapal tersebut berlayar di Samudera Pasifik, wilayah Selandia Baru. Tiga diantara 18 ABK tersebut diketahui meninggal dunia di kapal berbendera China Long Xing 629 dan Long Xing 604 pada Desember 2019 dan Maret 2020.

“Hal ini tampak jelas dari cara perusahaan menangani ABK yang sedang sakit hingga penguburannya yang tidak manusiawi dengan cara melarung ke laut. Ini tindakan biadab, sebab itu kami mengutuk keras,” lanjut dia.

Kepada Dalian, perusahaan yang mempekerjakan para ABK tersebut, KNPI Buteng meminta agar mereka meminta maaf secara terbuka kepada keluarga korban dan masyarakat Indonesia. termasuk mendesak pemerintah pusat melalui Kemenlu untuk membentuk tim khusus melakukan investigasi penyebab meninggalnya 4 ABK.

“Pemerintah Indonesia juga harus mengupayakan hak-hak ke-4 ABK yang meninggal dunia secara maksimal untuk diterimakan kepada ahli warisnya,” imbuh dia.

KNPI Buteng juga meminta pemerintah Indonesia, dalam hal ini Kementerian Luar Negeri, BP2MI, Kementerian Ketenagakerjaan dan pihak terkait lainnya untuk memberikan perlindungan maksimal terhadap ke-14 ABK lain yang dikarantina hingga proses pemulangan ke Tanah Air.

Pemerintah Indonesia juga diminta untuk memperkuat perlindungan kepada ABK dan pekerja rentan lainnya. Salah satunya dengan segera meratifikasi instrumen internasional seperti Konvensi ILO No. 188 mengenai Pekerjaan dalam Penangkapan Ikan (Work in Fishing).

“Kami sangat menyesalkan terjadinya tragedi kemanusiaan dan pelanggaran serius hak-hak buruh, kami meminta Kemelu untuk melakukan atau mengevaluasi kesepakatan kerja dengan pihak asing utamanya menyangkut keselamatan dan perlindungan kerja,” ujarnya.

Firman menyampaikan semestinya Kemelu selalu melakukan atau mengevaluasi kesepakatan kerja dengan pihak asing utamanya menyangkut keselamatan dan perlindungan kerja.

Seperti dikutip dari sejumlah media nasional, bahwa dugaan TPPO yang menimpa 18 ABK tersebut diterimanya langsung dari Ketua Serikat Pekerja Perikanan Indonesia (SPPI) Korea Selatan, Ari Purboyo.

Ari mengatakan, ke-18 ABK tersebut sudah mengarungi lautan lepas semenjak setahun lalu. Menurut keterangan salah satu ABK yang disampaikan ke Ketua SPPI Korsel, mereka hanya digaji sebesar 140.000 won atau setara Rp 1,7 juta setelah 13 bulan bekerja.

Sementara dari keterangan Ketua Umum SPPI, Ach. Ilyas Pangestu, tanggal 22 Desember 2019 pagi, seorang ABK dengan inisial (S) meninggal dunia. Kapten kapal lantas melarung jenasah (S) ke laut pada sore di hari yang sama.

Kemudian pada tanggal 27 Desember 2019, seorang ABK lain yang sakit dipindahkan ke kapal lain, Longxing 802 yang sedang perjalanan menuju pelabuhan terdekat di Samoa. Setelah delapan jam berada di di Longxing 802, ABK yang berinisial (Al) meninggal dunia, dan juga dilarung ke laut.

Karena kejadian ini, kru Longxing 802 panik dan minta dipulangkan. Longxing 802 berlayar kembali ke Busan. Pada tanggal 27 Maret 2020, para ABK tersebut dipindahkan ke kapal lain yang bernama Tian Yu 8 yang sedang perjalanan ke Busan.

Pemindahan ini untuk menghindari kemungkinan penolakan berlabuhnya kapal Longxing karena adanya insiden kematian. Pada 29 Maret 2020 ketika Tian Yu 8 mendekati perairan Jepang, seorang ABK yang berinisial (Ar) meninggal dunia, dan juga dilarung ke laut.

Kapal tiba di Busan pada 24 April 2020. Melalui tugboat semua ABK dibawa ke imigrasi, setelah itu dikarantina di sebuah hotel dikarenakan adanya pandemi Covid-19.

Masih menurut Ilyas, ada satu ABK lagi atas nama (Ef) yang meninggal dunia saat perjalanan ke rumah sakit pada tanggal 27 April 2020, sehingga total ABK yang gugur dalam tugas ada empat WNI, sedangkan yang dikarantina di Busan saat ini ada 14 orang.

Sebelumnya, para ABK kapal Longxing mencuri perhatian setelah kisah mereka diangkat oleh media Korsel, MBC News. Dalam tayangan media tersebut, para ABK mengaku mendapat perlakuan buruk dan bekerja berdiri hingga 30 jam.

Mereka juga mengaku dipaksa minum air laut yang disuling, sementara para ABK asal China minum air mineral botolan. Tiga di antara mereka meninggal dunia dan jenazahnya dilarung di laut, terekam dari kamera di dalam kapal. Atas kasus ini, Kedutaan Besar RI di Beijing telah mengirim nota diplomatik ke Kemlu China untuk meminta klarifikasi. (Dzabur Al-Butuni)

Tinggalkan Balasan