REPUBLIKNEWS.CO.ID, MAKASSAR – Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, Edward Wijaya Horas melakukan kunjungan kerja di Jalan Kalimantan, Kelurahan Ujung Tanah, Kecamatan Ujung Tanah, Kota Makassar, Jumat (26/1/2024). Kunker tersebut dalam rangka pengawasan pelaksanaan APBD Provinsi Sulawesi Selatan.
Dihadapan warga, ketua Fraksi Partai Gerindra DPRD Sulsel itu memberikan penjelasan tentang maksud dan tujuan dari kegiatan yang diprogramkan dalam renja DPRD Sulsel ini. Menurutnya, untuk mengoptimalkan setiap penggunaan dana APBD Sulsel mesti dilakukan pengawasan secara berkesinambungan.
“Sangat diperlukan pengawasan maksimal agar apa yang menjadi harapan masyarakat dapat tercapai dan kualitas dari setiap kegiatan pembangunan dapat dipertanggungjawabkan,” tegas Edward Horas.
Baca Juga : Gandeng Media, Bawaslu Sulsel Perkuat Kinerja Kehumasan Jelang Pilkada Serentak 2024
Menurut anggota Komisi A DPRD Sulsel itu, dengan tatap muka dan pemantauan secara langsung dirinya mendapatkan masukan dan informasi dari masyarakat. Hal ini sangat dibutuhkan agar setiap penggunaan APBD tepat sasaran.
“Jika ada anggaran APBD Pemprov Sulsel yang tidak tepat sasaran silahkan disampaikan. Inilah tujuan dari pengawasan ini,” kata Edward Horas.
“Adapun tugas dan wewenang DPRD adalah melakukan pengawasan APBD sesuai yang terdapat dalam undang-undang,” tambahnya.
Baca Juga : Surya Paloh Imbau Kader NasDem Solid Menangkan Duet ASS-Fatma di Pilgub Sulsel 2024
Kata Edward Horas, hal tersebut bakal berdampak pada taraf perekonomian masyarakat. Jika semuanya tepat sasaran, maka secara langsung akan memberikan dampak positif terhadap perekonomian masyarakat Sulsel pada umumnya.
“Inilah tujuan dari kegiatan pengawasan pelaksanaan APBD Sulsel ini. Kita ingin APBD yang digunakan bermanfaat secara maksimal dan dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat,” tutupnya.
Pada kesempatan itu, Edward Horas juga menerima berbagai macam masukan dan aspirasi dari masyarakat setempat. Diantaranya, warga meminta bantuan modal usaha dan pelatihan khusus bagi para pelaku UMKM di wilayah tersebut. (*)
