REPUBLIKNEWS.CO.ID, MAKASSAR – Ketua DPRD Kota Makassar, Farouk M Betta angkat bicara terkait kabar lumpuhnya roda pemerintahan pasca penahanan Kepala BPKAD Kota Makassar, Erwin Hayya oleh Polda Sulsel beberapa waktu lalu.
Menurutnya, pemerintahan jangan berpatok pada orang tetapi pemerintahan harus berjalan sesuai sistem.
“Masa karena satu orang saja, pemerintahan dan pelayanan pakum. Ini kan tidak logis namanya,” tegas Aru, saat dikonfirmasi, Sabtu (03/02/2018).
Baca Juga : Danny Pomanto Buka Peluang Berpaket dengan Perempuan di Pilgub Sulsel 2024
Untuk itu, harusnya Walikota Makassar, Danny Pomanto mengambil tindakan lebih cepat melakukan pergantian sehingga proses pelaksanaan program dan pelaksanaan hal-hal yang sifatnya rutin di pemerintahan bisa berjalan baik dan fungsi-fungsi pelayanan ke masyarakat terpenuhi.
“Jadi sekali lagi, pemerintahan bukan bergantung pada orang, tapi sebuah sistem. Kalau ada yang menghambat harus cepat di benahi bukan malah diperkeruh dan memperuncing persoalan,” sindirnya.
Untuk itu, Aru mengajak kepada pemerintah untuk dapat bersama-sama bekerja dengan berorientasi pada upaya melayani masyarakat.
Baca Juga : Pengurus Badko HMI Sulselbar Dapat Bantuan Pendidikan Wali Kota Makassar ke The University of Tokyo
“Mekanisme penerapan (penunjukan Pelaksana Tugas BPKAD,red) itu ada aturannya dan memungkinkan untuk dilakukan. Apalagi dengan proses penahanan pak Erwin, saya pikir mari kita sama-sama lebih meluangkan waktu dengan orientasi untuk melayani masyarakat,” ucapnya.
Aru mengaku heran karena penahanan Erwin Hayya dianggap sangat luar biasa.
Artinya, ada pengecualian soal jabatan lowong itu. Kalau memungkinkan dan takut dengan persoalan itu, silahkan berkonsultasi ke DPR, atau di satu tingkat diatasnya seperti Pemprov.
Baca Juga : Logwis Makassar Jadi Destinasi Wisata Baru Bagi Masyarakat
Jika dianggap belum bisa, konsultasikan ke Kemendagri.
“Pasti ada jalannya karena semua diatur dalam aturan pemerintah,” kata Aru menyarankan.
Aru juga menyinggung pernyataan Wali Kota Makassar yang seolah-olah menyalahkan Polda Sulsel atas penahanan Erwin Hayya.
Baca Juga : Lewat Lorong Wisata, Pelaku Usaha Kecil dan Menengah Kian Berkembang
Harusnya, hal itu tidak perlu di perdebatkan apalagi ingin memperpanjang masalah. Panahanan yang dilakukan pihak kepolisian tentu sudah melalui pertimbangan hukum.
Sebelumnya, anggota Komisi D Bidang Kesehateraan DPRD Kota Makassar, Irwan Djafar menyarankan agar Danny Pomanto segera mengambil langkah darurat, yakni menggantikan posisi Erwin Hayya.
Ia menambahkan, jika hanya persoalan Kepala SKPD yang berhalangan sehingga roda pemerintahan dianggap lumpuh, Irwan mengatakan itu sama sekali bukan alasan yang tepat.
Baca Juga : Lewat Lorong Wisata, Pelaku Usaha Kecil dan Menengah Kian Berkembang
Karena dalam setiap instansi pemerintahan bukan hanya Kepala Dinas, namun ada staf lain seperti kepala bidang dan sekertaris.
“Tidak bisa seorang walikota mengatakan tanpa Erwin roda pemerintahan lumpuh, lebay namanya itu,” singgungnya.
