REPUBLIKNEWS.CO.ID, GOWA — Kabupaten Gowa kini menjadi wilayah episentrum untuk pembangunan rumah subsidi di Sulawesi Selatan. Bahkan permintaan pembangunan rumah subsidi di wilayah tersebut mencatakan peningkatan yang positif di tengah krisis lahan dan melonjaknya harga properti.
Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan (Perkimtan) Gowa, Abdullah Siradjuddin menyebutkan bahwa kebutuhan rumah bagi masyarakat di Gowa berada di angka 9.000 unit. Namun, sepanjang 2025, pemerintah bersama pengembang mampu membangun hingga 14.700 unit rumah subsidi.
“Gowa saat ini surplus untuk kebutuhan lokal. Tantangan sebenarnya adalah melayani sekitar 44.000 warga Makassar yang masih mencari rumah, ditambah 14.000 keluarga baru setiap tahunnya. Gowa menjadi solusi tercepat karena merupakan daerah hinterland dengan akses masuk paling banyak,” ujarnya, dalam keterangannya, kemarin.
Lonjakan kebutuhan hunian tersebut menjadikan Gowa sebagai magnet utama sektor properti di Sulawesi Selatan. Sejumlah wilayah bahkan menjadi incaran pengembang dan masyarakat, salah satunya kawasan Barombong.
Menurut Abdullah, rencana pembangunan jembatan penghubung oleh Pemerintah Kota Makassar memicu kenaikan harga tanah sekaligus meningkatkan minat investasi di kawasan tersebut.
“Potensi di Barombong mencapai sekitar 500 hektare (Ha). Jika satu hektare dapat dibangun 70 unit rumah, maka ada peluang hingga 350.000 unit hunian di masa depan. Ini tentu menjadi sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sangat besar bagi Gowa,” jelasnya.
Baca Juga : Tamsil Linrung Serukan Konsolidasi Umat, Perkuat Ekonomi Kerakyatan dan Kemandirian Nasional
Selain Barombong, kawasan lainnya seperti di Kecamatan Pattallassang, Pallangga, dan Bontomarannu juga menjadi primadona pengembangan perumahan. Terkhusunya pada rumah subsidi.
Meski pembangunan berlangsung masif, Pemerintah Kabupaten Gowa memastikan penataan wilayah tetap terkendali. Pengawasan dilakukan melalui kolaborasi lintas SKPD agar pembangunan perumahan tidak mengganggu kawasan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2D). Hasilnya, sektor pertanian Gowa tetap mencatat surplus produksi di tengah pertumbuhan kawasan hunian.
Ia menilai, dengan keberhasilan sektor perumahan di Gowa turut berdampak langsung terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Salah satu faktor pendukungnya adalah penerapan digitalisasi layanan perizinan melalui Aplikasi Sistem Ketetapan Retribusi Daerah (SETARA).
Baca Juga : Dapatkan Kesempatan Raih Voucher Listrik dengan Beli Token Listrik di PLN Mobile
“Kami menggunakan aplikasi SETARA untuk mempermudah investasi. Semua proses Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dilakukan secepat dan seefektif mungkin. Hasilnya, target PAD terus meningkat, dari Rp3 miliar menjadi Rp4 miliar, dan 2026 kami optimistis bisa mencapai Rp5 miliar,” kata Abdullah.
Selain memaparkan capaian pembangunan, Abdullah juga mengedukasi masyarakat, khususnya pasangan muda, agar mulai mempertimbangkan kepemilikan rumah subsidi dibanding terus menyewa rumah. Pasalnya, cicilan rumah subsidi yang berkisar Rp1 jutaan per bulan jauh lebih menguntungkan dibanding biaya kontrakan yang bisa mencapai Rp1,75 juta per bulan.
“Daripada membayar kontrakan Rp1,75 juta per bulan, lebih bijak mencicil rumah subsidi sekitar Rp1 jutaan per bulan. Setelah cicilan selesai, rumah menjadi milik sendiri. Ini solusi hunian layak bagi masyarakat,” tutupnya.
