REPUBLIKNEWS.CO.ID, MAKASSAR – Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin menghadiri Konferensi Daerah (Konferda) Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Persatuan Inteligensia Kristen Indonesia (PIKI) Provinsi Sulawesi Selatan di Gedung PGIW Sulselbara, Jalan Prof Abdurrahman Basalamah, Makassar, Senin (12/5/2025).
Ketua Persekutuan Gereja Indonesia (PGI) Wilayah Sulselbara, Pdt Adrie Massie menegaskan bahwa komunitas dari organisasi PGI Wilayah Sulselbara siap mendukung penuh pemerintahan Munafri-Aliyah di Pemkot Makassar lima tahun ke depan.
Oleh sebab itu, Pdt Adrie Massie mengajak pengurus lembaga PGI Wilayah Sulselbara yang dipimpinnya untuk mengawal program pembangunan yang ada di Kota Makassar.
Baca Juga : Pemkab Gowa Ajak Warga Lawan Hoaks Lewat Konten Positif
“Lewat kesempatan ini, kami sampaikan bahwa keterlibatan PGI wilayah Sulselbara ikut andil mengawal pemerintahan sekarang,” jelas Adrie Massie.
“Kami akan memberikan kontribusi kepada kehidupan berbangsa, terlebih pembangunan di Kota Makassar,” lanjut pimpinan Persekutuan Gereja Indonesia itu.
Sedangkan, Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin menekankan bahwa pembangunan di Kota Makassar butuh kolaborasi. Sehingga Pemkot Makassar membutuhkan pemikiran dan saran dari Persekutuan Gereja Indonesia yang ada di Sulawesi Selatan.
Baca Juga : Bugis Waterpark Tambah Jam Operasional, Hadirkan Program Nyebur Bareng Bestie
“Kami butuh kolaborasi yang baik dari hasil pemikiran PGI. Ini bisa memberikan sumbangsih rekomendasi terhadap pembangunan yang ada di Kota Makassar,” jelas Appi.
Lebih lanjut, mantan Chief Executive Officer PSM itu menyampaikan bahwa Makassar memiliki banyak persoalan, maka dibutuhkan sinergitas agar menyelesaikan secara bersama-sama.
Lewat forum Konferda Persatuan Inteligensia Kristen Indonesia (PIKI) ini, Appi meminta keterlibatan PGI dalam proses pembangunan yang ada di kota saat ini.
Baca Juga : PPPK Pemkab Gowa Diminta Lebih Inovatif dan Kompetitif
“Baik masalah sosial, masalah infrastruktur, dan persoalan lainnya yang harus kita selesaikan sama-sama,” katanya.
Ia menegaskan, pembangunan tidak boleh berjalan dengan hanya mengedepankan satu golongan saja. Akan tetapi dibutuhkan kolaborasi antara satu dengan yang lain, karena masing-masing punya cara pandang yang berbeda.
Menurutnya, tidak semua yang sudah dirancang dan sudah diprogramkan serta direncanakan oleh pemerintah kota ini dilaksanakan serentak. Namun, akan dikakukan secara bertahap.
Baca Juga : RPJMD Gowa 2025-2029 Konsen Peningkatan Layanan Publik dan Ekonomi Produktif
“Sehingga diharapkan, masukan gagasan check and balance di tengah-tengah masyarakat menjadi bahan kami di pemerintah. Kami berharap pemikiran dari teman-teman PIKI ini, bisa memberikan rekomendasi yang baik, memberikan masukan terhadap pola pembangunan yang ada di Kota Makassar,” imbuh Appi.
“Persoalan-persoalan yang ada di depan mata ini, bukan persoalan yang mudah kita selesaikan. Tapi akan mudah ketika kita berkolaborasi untuk menyelesaikan ini,” tambah politisi Golkar itu.
Pada kesempatan ini, alumni FH Unhas itu menekankan akan pentingnya menjaga multikulturalisme. Dimana, menghargai dan mengakui keberagaman budaya, agama, etnis, dan latar belakang dalam suatu masyarakat.
Baca Juga : RPJMD Gowa 2025-2029 Konsen Peningkatan Layanan Publik dan Ekonomi Produktif
Memberikan kesempatan yang sama bagi semua individu, tanpa memandang latar belakangnya. Ia mendorong interaksi dan dialog antara berbagai kelompok budaya untuk memahami dan belajar dari satu sama lain.
“Yang harus kita jaga adalah harus tahu porsi masing-masing jangan mau melebihi porsi. Ketika ada yang mau melebihi porsinya, pasti akan berantakan. Maka harus saling menjaga, baik suku, ras, agama dan golongan lain,” saran Munafri.
Karena multikulturalisme bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang inklusif, harmonis, dan damai, di mana setiap individu dapat hidup dengan martabat dan menghormati perbedaan satu sama lain.
Baca Juga : RPJMD Gowa 2025-2029 Konsen Peningkatan Layanan Publik dan Ekonomi Produktif
“Sudah ada porsi yang sudah diatur, kehidupan ini sudah berlangsung sedemikian lama, dan Alhamdulillah Kota Makassar sudah menjaga itu, ketika ada yang mau mengambil porsi lebih dari yang harusnya menjadi porsinya itu akan jadi persoalan,” tutupnya. (*)
