REPUBLIKNEWS.CO.ID, MAKASSAR — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Sulselbar menggelar Halal Bihalal yang dihadiri para pemangku kepentingan sektor jasa keuangan dan pemerintah daerah.
Mulai pimpinan lembaga vertikal, Konsultan Jenderal Australia, Lembaga Penjaminan Simpanan (LPS), Bank Indonesia (BI), akademisi, serta industri jasa keuangan yang tergabung dalam Forum Komunikasi Industri Jasa Keuangan (FKIJK) Sulselbar.
Kepala OJK Sulselbar, Moch. Muchlasin mengatakan, kegiatan ini menjadi momentum strategis untuk mempererat silaturahmi sekaligus memperkuat sinergi dalam mendorong pengembangan sektor jasa keuangan yang inklusif dan berkelanjutan.
Baca Juga : Tekankan Kedisiplinan, Pemkot Makassar Perpanjang Masa Kerja 6.472 PPPK Paruh Waktu
Selain itu, momentum tersebut dinilai penting untuk menyelaraskan arah kebijakan serta memperkuat kepercayaan dalam mendukung pembangunan ekonomi daerah.
“Halal Bihalal tidak hanya menjadi tradisi tahunan pasca Ramadan, tetapi juga memiliki makna strategis sebagai wadah memperkuat kolaborasi antar instansi,” katanya, dalam pertemuan, di Kantor OJK Sulselbar, kemarin.
Ia menegaskan, keberhasilan pengembangan sektor jasa keuangan di daerah sangat bergantung pada sinergi antara regulator, pemerintah daerah, industri jasa keuangan, dan seluruh pemangku kepentingan terkait.
Baca Juga : Mitigasi Risiko Penipuan Keuangan, OJK Sulselbar Ajak Warga Bone Pahami Investasi Ilegal
Kolaborasi yang telah terjalin selama ini terbukti memberikan kontribusi nyata terhadap berbagai kegiatan literasi dan inklusi keuangan, khususnya keuangan syariah di Sulawesi Selatan.
Melalui pelaksanaan Halal Bihalal diharapkan terbangun kolaborasi yang semakin solid dalam mendorong sektor jasa keuangan yang inklusif dan berkelanjutan bagi kesejahteraan masyarakat Sulawesi Selatan.
Sementara, Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, Jufri Rahman menekankan bahwa pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam memperluas literasi dan inklusi keuangan di daerah. Apalagi, peningkatan literasi dan inklusi keuangan tidak dapat dilakukan secara parsial. Dibutuhkan kolaborasi yang kuat antara pemerintah daerah, OJK, industri jasa keuangan.
Baca Juga : HUT ke-357 Sulsel, Plt Bupati Gowa Harap Keberlanjutan Ekonomi Hingga Pemerataan Infrastruktur
“Termasuk seluruh pemangku kepentingan dengan tujuan agar masyarakat semakin memahami dan memanfaatkan layanan keuangan secara optimal untuk kesejahteraan bersama,” ujarnya.
