REPUBLIKNEWS.CO.ID, KUTAI TIMUR — Kabupaten Kutai Timur (Kutim) tengah menjadi tuan rumah kunjungan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia. Rencananya, pada 15 November 2023, KPK akan melaksanakan audiensi dan koordinasi dalam rangka memperkuat program pemberantasan korupsi di daerah tersebut.
Informasi ini disampaikan oleh Ketua DPRD Kutai Timur, Joni, yang menjelaskan bahwa kunjungan ini merupakan bagian dari agenda KPK untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran pencegahan korupsi di tingkat lokal.
Mendapati hal tersebut, Joni menyambut baik kunjungan KPK Republik Indonesia ke daerahnya. Kunjungan ini diharapkan dapat memperkuat upaya pemberantasan korupsi di Kutim.
Baca Juga : Ketua DPRD Joni Desak Pemkab Kutim Segera Atasi Permasalahan Blank Spot
Joni mengungkapkan bahwa KPK akan fokus pada sosialisasi terkait pencegahan korupsi di kantor DPRD Kutim. Surat resmi yang dikeluarkan oleh KPK dengan nomor B/7735 KSP.00/70-75/10/2023 telah diterima di sekretariat DPRD Kutim, menegaskan rencana kunjungan dan sosialisasi ini.
“Sosialisasi ini adalah kewajiban mereka, dan saya menyambut baik inisiatif KPK untuk memberikan pemahaman yang lebih baik terkait pencegahan korupsi, bukan hanya di wilayah Kabupaten Kutai Timur tetapi juga di luar daerah,” kata Joni dalam wawancara dengan awak media pada Kamis (12/11/2023).
Joni berharap agar seluruh anggota dewan dan bagian sekretariat DPRD yang terkait dengan pengelolaan keuangan dapat berpartisipasi dalam acara tersebut. Menurutnya, pemahaman bersama terkait pengelolaan keuangan menjadi kunci penting dalam mengatasi potensi kendala yang mungkin muncul.
Baca Juga : Joni sebut Infrastruktur Pendidikan di Kutim Wilayah Kota Sudah Terpenuhi: Tinggal di Pelosok Lagi
Kunjungan KPK ini diharapkan dapat memberikan dampak positif dalam upaya pemberantasan korupsi di Kutai Timur, melibatkan seluruh elemen masyarakat dan pemerintahan setempat. Adanya kehadiran KPK di daerah ini menjadi momentum penting untuk memperkuat integritas, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan dan pencegahan korupsi di tingkat daerah. (ADV)
