REPUBLIKNEWS.CO.ID, MAKASSAR – Komisi A DPRD Sulsel akan melaksanakan fit and proper test atau uji kelayakan dan kepatutan terhadap 21 calon Komisioner Komisi Penyiaran Informasi Daerah (KPID) dan 15 calon Komisioner Komisi Informasi Publik (KIP) Sulawesi Selatan pada April 2024.
Ketua Komisi A DPRD Sulsel, Andi Syafiuddin Patahuddin
mengatakan, pihaknya baru melaksanakan fit and proper test terhadap calon komisioner KPID dan KIP karena para anggota dewan disibukkan dengan agenda Pemilu 14 Februari lalu.
Selain itu, Komisi A baru menerima surat resmi dari Panitia Tim Seleksi (Pansel) melalui Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian (Diskominfo-SP) Provinsi Sulawesi Selatan terkait nama-nama calon komisioner KPID dan KIP yang mengikuti fit and proper test.
Baca Juga : Gandeng Media, Bawaslu Sulsel Perkuat Kinerja Kehumasan Jelang Pilkada Serentak 2024
“Untuk fit and proper test tidak ada masalah. Kemarin cuma terkait dengan pelaksanaan Pemilu, sehingga kami di Komisi A bersepakat menunda dulu sampai pelaksanaan Pemilu selesai. Kemudian dari pihak kami, baru pekan ini menerima surat secara resmi penyampaian dari Kominfo, tentang hasil penjaringan dari panitia seleksi,” kata Syafiuddin, Jumat (22/3/2024).
“Kami berharap fit and proper test ini, sebaik-baiknya dan seadil-adilnya untuk KIP dan KPID. Segala upaya telah dilakukan, konsultasi ke KPI dan KIP dengan harapan bisa menjalankan tugas dengan baik,” tambahnya.
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi A DPRD Sulsel, Arfandy Idris selaku penanggungjawab fit and proper test, menyebutkan bahwa sebelum masuk proses uji kelayakan dan kepatutan, pihaknya melakukan uji publik dengan membuka ruang kepada masyarakat untuk memberikan saran dan masukan terhadap calon KPID dan KIP.
Baca Juga : Surya Paloh Imbau Kader NasDem Solid Menangkan Duet ASS-Fatma di Pilgub Sulsel 2024
Menurut Arfandy, dalam menentukan tujuh nama calon komisioner KPID dan lima nama calon komisioner KIP, pihaknya berupaya menempuh musyawarah mufakat.
“Kita mengedepankan musyawarah mufakat, kalau tidak terjadi musyawarah mufakat, kita akan ranking dari 1 sampai 10 supaya sudah ada cadangannya,” tutupnya. (*)
