REPUBLIKNEWS.CO.ID, MAKASSAR – Melaksanakan pengawasan terhadap pembangunan yang menggunakan dana APBD merupakan salah satu tugas dan tanggung jawab seorang legislator.
Untuk itu, Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, Edward Wijaya Horas turun langsung melakukan pengawasan APBD Provinsi Sulawesi Selatan untuk tahun anggaran 2026, Jumat (26/6/2026).
Setelah melakukan kunjungan kerja dan inspeksi langsung di lapangan, Edward Horas lalu menggelar dialog tatap muka bersama warga di Jalan Lamadukelleng, Kelurahan Losari, Kecamatan Ujung Pandang, Kota Makassar.
Dalam sambutannya, legislator Fraksi Partai Gerindra DPRD Sulsel itu menekankan pentingnya kegiatan pengawasan tersebut dilaksanakan. Menurut Edward Horas, pengawasan terhadap pelaksanaan APBD menjadi salah satu fungsi vital yang diemban oleh seorang legislator.
“Fungsi pengawasan merupakan salah satu dari tiga fungsi utama DPRD, selain fungsi legislasi dan fungsi anggaran,” tegasnya.
Menurut sekretaris Komisi A DPRD Sulsel itu, dalam konteks pengawasan APBD, DPRD memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa seluruh kegiatan belanja dan penerimaan daerah dijalankan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, tepat sasaran, efisien, dan transparan.
Baca Juga : Tekad Ashabul Kahfi Bawa PAN Rebut Kembali Kursi Pimpinan DPRD Sulsel
“Sejatinya, tujuan kegiatan pengawasan ini adalah untuk menjamin akuntabilitas dan transparansi keuangan daerah, meningkatkan efisiensi dan efektivitas program pemerintah, serta mencegah penyimpangan dan praktik korupsi,” beber Edward Horas.
Ia pun mendorong partisipasi masyarakat dalam pengawasan pembangunan. Sebab menurutnya, mustahil pengawasan dapat dilakukan oleh satu pihak saja melainkan harus melibatkan masyarakat demi maksimalnya tujuan pembangunan tersebut.
Dalam dialog tatap muka itu, Edward Horas juga menyempatkan diri menerima masukan dan keluhan dari konstituennya. Meski bukan kegiatan serap aspirasi, namun hal ini dianggap penting guna memilah kebutuhan masyarakat yang memerlukan sentuhan pembangunan mendesak.
Baca Juga : Irmawati Haeruddin Dilantik Nakhodai PUAN Sulsel, Jajaran Pengurus Bertabur Tokoh Perempuan
Terbukti, masyarakat setempat meminta perhatian terhadap kondisi jalanan di sekitar tempat tinggal mereka yang membutuhkan perbaikan. Termasuk kebersihan drainase serta meminta solusi terkait banyaknya anak yang tidak lolos masuk sekolah karena persyaratan zonasi.
Edward Horas menegaskan akan menyampaikan hal tersebut ke instansi terkait dalam hal ini Pemerintah Kota Makassar. Ia berkomitmen meneruskan aspirasi tersebut ke pihak-pihak yang memiliki domain terhadap masalah yang ada. (*)
