REPUBLIKNEWS.CO.ID, MAKASSAR — Tindakan anarkisme massa pendukung pasangan Danny Pomanto-Indira Mulyasari Paramastuti (DIAmi) mendapat kecaman dari para nitizen.
Kecaman tersebut muncul dari para nitizen di media sosial lantaran aksi yang dilakukan pendukung DIAmi dianggap sudah melewati batas kewajaran dengan melempari serta merusak kantor PT Hadji Kalla Toyota di Jalan Hos Cokrominoto.
Padahal, diketahui perusahaan yang bergerak di bidang bisnis penjualan mobil milik keluarga besar Wapres JK itu sama sekali tidak ada kaitannya dengan sengketa Pilkada Makassar.
Baca Juga : Panwaslu Makassar Kembali Dilaporkan ke DKPP
Salah satu pemilik akun media sosial facebook bernama @Elfath Kiviclim mendesak agar pihak kepolisian tidak membiarkan preman seperti ini bebas berkeliaran di Kota Makassar.
“Pelakunya harus segera ditahan. Jangan biarkan preman seperti ini berkeliaran di Kota Makassar apalagi sampai mengganggu proses Pilkada yang tengah berlangsung saat ini,” kata Elfath.
Bukan hanya itu tindakan brutal yang dipertontonkan para loyalis DIAmi juga disesalkan nitizen lainnya. Seperti, pemilik akun facebook @Putra Selayar.
Baca Juga : Ini Dia Sosok Pengancam Ketua KPU Makassar
“Beh luar biasa anarkisnya.. Makassar damai bosku,” kata pemilik akun.
Adapun netizen lainnya bernama @sys Milla mengatakan, tindakan loyalis DIAmi merusak perusahaan milik keluarga besar JK disebut sengaja mencari gara-gara.
“auu cari gara gara ini namanya..,” kata Sys Milla.
Baca Juga : Tim Hukum Appi-Cicu Resmi Laporkan Panwas Makassar ke Gakumdu
Sekedar diketahui, penyerangan yang dilakukan massa pendukung DIAmi menimbulkan sejumlah kerusakan di kantor PT Hadji Kalla Toyota yang tak jauh dari Pasar Sentral.
Adapun sejumlah kerusakan antara lain kaca jendela depan pecah akibat lemparan batu serta sejumlah kaca mobil karyawan yang terparkir di halaman perusahaan bisnis jual mobil tersebut.
Hingga berita ini diturunkan pelaku yang diduga melakukan pelemparan dan pengrusakan di kantor milik keluarga besar JK itu sudah tertangkap dan ditangani pihak kepolisian.
