OPINI : Kontradiksi Kebijakan Pemulihan Ekonomi Daerah

  • Bagikan


(Refleksi Kebijakan dari Sudut Pandang Ekonomi)

Penulis : AFRIANTO (CELEBES DEVELOPMENT CENTER)

REPUBLIKNEWS.CO.ID, PALOPO – Semenjak pandemic covid, aktivitas perekonomian megalami perlambatan, bahkan telah masuk kedalam jurang resesi, kondisi ini tidak bisa dihindari karena satu –satunya kebijakan yang tepat adalah pengetatan protokol kesehatan. Walaupun Imbasnya tingkat penganguran meningkat dan kemsikinan bertambah.

Berbagai upaya pemerintah pusat meminimalisir dampaknya melaui berbagai instrument kebijakan, salah satunya adalah mewajibkan kepada semua daerah dengan cara melakukan refocusing anggaran yang fokus pada sektor kesehatan dan pemulihan ekonomi daerah.

Ketidakpastian berakhirnya pandemic covid ini, memungkinkan ekonomi kita masih dalam keadaan stagnan. Per tanggal 5 mei 2021, BPS merilis pertumbuhan ekonomi indonesia masih mengalami kontraksi (-0.74%) pada triwulan pertama. Bahkan, indikasi adanya second wave (gelombang ke dua) penularan covid dengan varian baru ini akan memakssa pemerintah untuk kembali melakukan pengetatan protokol kesehatan.


Ditengah situasi seperti ini, UMKM adalah pertahanan terakhir ekonomi dalam negeri, kelompok Usaha UMKM memiliki daya tahan (resiliensi) yang sangat kuat walupun mereka juga terdampak. Jika melihat kontribusi UMKM saat ini pada PDB, kisarannya sebesar 60 % dan serapan tenaga kerjanya sebesar 96 %. Survey BI menyebutkan sebanyak 87,5 % UMKM terdampak pandemic covid 19. Dari jumlah ini, sekitar 93,2 % terdampak negative pada sisi penjualan. Sejak peemrintah menggelontorkan bantuan produktif usaha mikro tahun lalu, berdasarkan survey yang dilakukan oleh kementrian koperasi dan UKM, terlihat adanya pemulihan ekonomi di tahun 2021.


Sebaliknya, ditengah upaya pemerintah pusat mendorong pertumbuhan ekonomi usaha mikro, suatu pemandangan yang bertolak belakang dengan yang terjadi di kota ini. Padahal, jika melihat sturktur perekonomian kota palopo, sektor perdagangan dan jasa adalah sektor paling besar menyumbang pada PDRB dan tenaga kerja. Siang ini, beberapa bangunan kios – kios kecil yang berjejer di depan terminal di bongkar oleh pemerintah, padahal kios ini sudah sekian lama ditempati oleh warga untuk mengais rezeki.

Jika ini adalah upaya penataan kota, saya pikir ini adalah kekeliruan tanpa mempertimbangkan berbagai aspek sosial – ekonominya saat ini. Kebijakan ini menunjukan kontradiksi dari upaya penurunan tingkat pengangguran di kota ini dan sebaliknya sangat memungkinkan akan menambah angka pengangguran pada tahun ini.

Padahal, Jika melihat data BPS kota palopo, perkembangan tingkat penganguran di tahun 2020 kembali menyentuh dua digit (10,37%) yang sebelumnya di tahun 2019 sempat turun pada level 9,67 %. Begitupula dengan angka kemiskinan kota palopo yang juga mengalami kenaikan 0.03 % atau secara nominal betambah 340 orang dibanding maret 2019.


Sebenarnya, upaya masyarakat membangun komunikasi pemerintah telah dilakukan. Bahkan, mereka telah membawa aspirasi ini ke DPRD kota palopo beberapa waktu lalu sebagai saluran aspirasi penyampai perihal harapan mereka ke eksekutif. Kami juga telah menyampaikan ini ke DPRD walupun tidak secara formil mengemukakan beberapa pandangan terkiat kondisis tersebut agar kiranya mempertimbangkan untuk membatalkan sementara waktu.

Adapun beberapa catatan kami terkait pertimbangan tersebut, diantaranya :
1. Pemanfaatan lahan oleh warga yang sudah bertahun – tahun ditempati menjadi sumber pencaharian/pendapatan mereka. Jika alasannya terkait penerimaan retribusi di lokasi tersebut dimanfaatkan oleh orang tertentu karena merupakan asset pemda, semestinya pemerintah lebih memperkuat pengawasan pungutuan retribusi sehingga memberi dampak bagi peningkatan pendapatan daerah. Apalagi, saat ini penerimaan pendapatan (PAD) juga mengalami penurunan.


2. Saat ini, pemerintah kota juga belum memiliki rencana detail tentang pemanfaatan lokasi tersebut peruntukannya untuk bangunan apa, sehingga masih memungkinkan bagi masyarakat disana memanfaatkan untuk kegiatan usaha sembari pemda membahasnya untuk dialokasikan dalam belanja APBD untuk tahun anggaran berikutnya. Apalagi, jika kita evaluasi beberapa wilayah strategis di kota ini yang sebenarnya dapat menjadi pengungkit kegiatan ekonomi, seperti lokasi pembangunan menara payung, sampai saat ini tidak memiliki manfaat apapun bagi pemda dan masyarakat.


3. Ditengah pandemic covid 19, sulitnya lapangan kerja karena perlambatan aktivitas produksi dan melemahnya penjualan, akan menambah beban bagi masyarakat yang kiosnya di bongkar, tentu saja akan lebih mengkhawatirkan jika sumber utama pendapatan mereka hanya dari kegiatan usaha di kios tersebut.

Upaya pemulihan ekonomi daerah saat ini oleh pemerintah daerah, penting mengkaji program prioritas yang mengutamakan kondisi ekonomi bagi masyarakat kelas menengah ke bawah dengan memberi ruang usaha yang inklusif. Tentu saja, pembongakaran kios yang dilakukan hari ini bukanlah solusi yang tepat disaat lapangan pekerjaan begitu sulit, pengangguran meningkat dan kemiskinan bertambah.

Apapun tindakan pemerintah, berkewajiban memberikan ruang atas nama kesejahteraan dan keadilan. Semoga saja, tindakan ini bukan bagian dari upaya pergeseran ruang kendali yang dikangkangi kepentingan modal dengan argumentasi penataan kota atau trend ide penataan yang timbul tenggelam karena hanya dirancang untuk kepentingan politik sesaat. Dampak destruktif dalam bentuk konsumsi ruang ini akan menjadi mesin keserakahan. Dampaknya, hadirnya ketimpangan karena distribusi pembagunan hanya ditentukan oleh logika modal.

  • Bagikan