REPUBLIKNEWS.CO.ID, MAKASSAR – Pembangunan infrastruktur menjadi perhatian utama Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, Edward Wijaya Horas saat melaksanakan kegiatan pengawasan APBD Sulsel tahun anggaran 2026 di Jalan Sultan Hasanuddin, Kelurahan Baru, Kecamatan Ujung Pandang, Makassar, Rabu (20/5/2026).
Salah satu masalah infrastruktur yang jadi perhatian serius adalah pembangunan drainase dan kanal besar yang ada di Kota Makassar. Legislator Fraksi Partai Gerindra DPRD Sulsel itu fokus mengawal pembangunan dan perbaikan infrastruktur yang sifatnya krusial tersebut.
Dalam pemaparannya, Edward Horas menjelaskan bahwa terdapat perbedaan kewenangan antara drainase lingkungan dan kanal besar. Menurutnya, got atau saluran kecil yang berada di depan rumah maupun di pinggir jalan merupakan tanggung jawab pemerintah daerah.
Baca Juga : Turun Langsung Lakukan Pengawasan APBD, Edward Horas Pastikan Data Sesuai Kondisi Riil
“Sementara untuk kanal besar, sungai kecil, maupun sungai utama memiliki penanganan tersendiri sesuai kewenangan instansi terkait,” kata Edward Horas.
“Kalau got-got di depan rumah atau di pinggir jalan itu memang tugas pemerintah. Tetapi kalau kanal besar atau sungai, tentu ada penanganan dan kewenangan tersendiri,” tambah sekretaris Komisi A DPRD Sulsel itu.
Edward Horas menyebut kondisi sejumlah kanal yang ada di wilayah Kota Makassar saat ini menjadi perhatian serius pemerintah. Persoalan sedimentasi, penyempitan aliran, hingga tingginya curah hujan menjadi faktor yang menyebabkan genangan di sejumlah titik.
“DPRD Provinsi Sulawesi Selatan telah beberapa kali melakukan rapat dengar pendapat dengan pihak terkait yang menangani kanal dan drainase. Namun, keterbatasan fungsi operasional dan sarana pendukung membuat penanganan belum berjalan maksimal,” jelasnya.
Edward Horas juga menyinggung perlunya dukungan peralatan dan anggaran yang memadai agar proses normalisasi kanal dan drainase dapat berjalan lebih optimal, terutama dalam menghadapi musim hujan yang kerap memicu banjir di sejumlah kawasan pemukiman warga.
“Oleh karena itu, kegiatan pengawasan APBD ini menjadi bagian dari upaya DPRD Provinsi Sulawesi Selatan untuk menyerap aspirasi masyarakat sekaligus memastikan persoalan infrastruktur dan lingkungan mendapat perhatian pemerintah daerah,” demikian Edward Horas. (*)
