REPUBLIKNEWS.CO.ID, MAKASSAR – Sikap Walikota Makassar, Danny Pomanto yang seakan menyalahkan pihak Kepolisian Daerah (Polda) Sulawesi Selatan atas penahanan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Pemkot Makassar, Erwin Hayya beberapa waktu lalu ditanggapi kalangan akademisi.
Tak terkecuali, Pengamat Pemerintahan Universitas Hasanuddin (Unhas) Makassar, Andi Ahmad Yani, Phd.
Kepada awak media, Dosen Administrasi Pemerintahan Unhas ini menegaskan, jika ada pihak atau kepala daerah yang menyebut penahanan Erwin Hayya berdampak lumpuhnya roda pemerintahan hal itu sangat berlebih dan lebay.
Baca Juga : Danny Pomanto Buka Peluang Berpaket dengan Perempuan di Pilgub Sulsel 2024
Menurut dia, penahanan Erwin Hayya yang dilakukan Polda sudah sesuai mekanisme.
“Yang ditahan kan Pak Erwin Hayya bukan kepala BPKAD Pemkot. Artinya, fungsi pimpinan BPKAD tetap harus dijalankan oleh pejabat lain,” kata Andi Ahmad Yani, Kamis (01/02/2018).
Untuk itu, Danny sebagai pimpinan tertinggi di lingkup Pemkot Makassar sebaiknya segera menunjuk pejabat pelaksana tugas demi menjalankan tugas dan fungsi BPKAD agar tidak membiarkan kondisi roda pemerintahan seolah-olah lumpuh.
Baca Juga : Pengurus Badko HMI Sulselbar Dapat Bantuan Pendidikan Wali Kota Makassar ke The University of Tokyo
Yani menambahkan, dalam kondisi seperti ini dibutuhkan diskresi seorang Kepala Daerah untuk mencari solusi, bukan malah membesar-besarkan masalah, karena hal itu bisa menimbulkan konflik dua Institusi, antara kepolisian dan Pemkot Makassar.
Dia tak menampik, adanya kevakuman roda pemerintahan di Makassar disebabkan ketidak harmonisan antara Walikota dan Wakil Walikota Makassar.
Sehingga kondisi ini menunjukkan Walikota cenderung mensentralisasi otoritas dan tidak dibarengi distribusi kewenangan ke Wakil Walikota.
Baca Juga : Logwis Makassar Jadi Destinasi Wisata Baru Bagi Masyarakat
“Kalau Wakil Walikota saja, yang nota bene sebagai parner seperjuangan dalam menduduki posisi di Pemkot tidak diberi kewenangan, bisa dibayangkan bagaimana dengan pejabat lain,” ungkapnya.
Makanya, kalau tiba-tiba Walikota merasa pemerintahan lumpuh karena Erwin Hayya ditahan, bisa diduga betapa besar peranan dan fungsi pejabat ini di mata Walikota.
“Nah, ketika Wakil Walikota tidak diberi peranan dan seakan hanya sekedar pelengkap posisi di Pemkot, Walikota tidak pernah merasa lumpuh atau dilumpuhkan,” pungkasnya.
