REPUBLIKNEWS.CO.ID, MAKASSAR — Kota Parepare meraih prestasi gemilang melalui kantor Dinas BKKBN dengan meraih 2 penghargaan atas pencapaian luar biasa dalam pelayanan Program Keluarga Berencana (KB).
Pemerintah kota yang saat ini dipimpin oleh seorang Pj Wali Kota, Akbar Ali, memenangkan juara pertama di tingkat provinsi Sulawesi Selatan, mendapat penghargaan atas usulan praktik baik dalam pelaksanaan audit kasus stunting (PASTI).
Penghargaan tersebut diberikan dalam Rapat Kerja Daerah (Rakerda) Program Pembangunan Keluarga Kependudukan dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) dan Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Sulawesi Selatan (Sulsel).
Baca Juga : Proses Coklit Selesai 100 Persen, KPU Parepare Tegaskan Rampung Sesuai Prosedur
Acara tersebut bertema ‘Optimalisasi Bonus Demografi dan Peningkatan SDM Menuju Indonesia Emas 2045’ dan diselenggarakan di Swiss-Belinn Panakkukang Makassar, pada Rabu (27/3/2024).
Rakerda dihadiri oleh Kepala Bappeda Kabupaten/Kota se-Sulsel, Kepala OPD Dalduk KB kabupaten/kota, Kepala Dinas Kesehatan kabupaten/kota, serta berbagai mitra kerja BKKBN di provinsi.
Kepala Dinas BKKBN Pemerintah Kota Parepare, Amarun Agung Hamka, menyampaikan rasa terima kasih kepada perwakilan BKKBN Pemprov Sulawesi atas penghargaan tersebut.
Baca Juga : AHY Berikan Restu, Erat Bersalam Siap Bertarung di Pilwalkot Parepare 2024
Hamka menegaskan komitmen pemerintah kota Parepare untuk terus meningkatkan kinerja dalam melaksanakan program-program prioritas BKKBN, termasuk implementasi program nasional dalam upaya percepatan penurunan angka stunting.
“Penghargaan ini merupakan kebanggaan bagi kami. Kami sangat bersyukur dan berterima kasih. Kami akan menjadikan ini sebagai motivasi untuk bekerja lebih maksimal dalam menjalankan program BKKBN di masa mendatang,” ujar Hamka.
Selama acara, Kepala Perwakilan BKKBN Sulsel, Shodiqin, menjelaskan bahwa prevalensi stunting cenderung fluktuatif di Indonesia, meningkat pada periode 2007-2013. Data terakhir menunjukkan angka prevalensi stunting di Indonesia sebesar 21,6 persen, dengan disparitas yang signifikan antar provinsi.
Baca Juga : Pemkab Gowa Susun SOP Layanan Pencegahan Perkawinan Anak
“Penurunan angka stunting menjadi 14 persen pada tahun 2024 merupakan tantangan bagi kita semua,” jelas Shodiqin.
Meski terjadi penurunan, angka prevalensi stunting di Sulsel masih di atas rata-rata nasional, dengan jumlah keluarga berisiko stunting yang cukup tinggi. Shodiqin menegaskan bahwa kondisi stunting di Indonesia, termasuk di Sulawesi Selatan, merupakan ancaman serius yang memerlukan perhatian bersama.
Rakerda juga diisi dengan berbagai materi, termasuk Prioritas Penggunaan Dana Desa dalam peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) melalui Program Bangga Kencana, serta Kebijakan dan Strategi Pelaksanaan Program Bangga Kencana dan Percepatan Penurunan Stunting Tahun 2024. (Adv)
