REPUBLIKNEWS.CO.ID, MAKASSAR – Anggota Komisi B DPRD Sulawesi Selatan, Heriwawan, mendorong Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sulawesi Selatan untuk aktif membantu percepatan program prioritas Presiden Prabowo Subianto.
Hal itu disampaikan usai rapat kerja pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Sulawesi Selatan akhir tahun anggaran 2025 bersama Dinas Koperasi dan UKM Sulsel di kantor sementara DPRD Sulsel, Jalan AP Pettarani, Makassar, Rabu (1/4/2026).
“Kami di Komisi B DPRD Sulsel mendorong Dinas Koperasi dan UKM Sulawesi Selatan untuk turut aktif membantu percepatan program prioritas Presiden Prabowo, salah satunya adalah Koperasi Merah Putih,” ujar Heriwawan.
Menurutnya, Koperasi Merah Putih merupakan salah satu program prioritas yang diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi melalui perputaran barang dan jasa di dalam koperasi tersebut.
“Kita berharap bisa menjadi sumber perekonomian yang baru di tengah masyarakat,” tutur legislator Fraksi Partai Demokrat tersebut.
Oleh karena itu, ia meminta Dinas Koperasi dan UKM Sulsel terlibat aktif serta proaktif memantau progres di lapangan.
Baca Juga : Tamsil Linrung Serukan Konsolidasi Umat, Perkuat Ekonomi Kerakyatan dan Kemandirian Nasional
“Kalau ada kendala, apa kendalanya, bisa segera dikonsultasikan dengan pusat. Baik kendala secara teknis maupun administratif, agar segera dipantau dan bisa diselesaikan,” tambah Heriwawan.
Ia menekankan, setiap kendala di lapangan harus segera disampaikan untuk memastikan program prioritas tersebut berjalan optimal.
“Kalau ada kendala-kendala administrasi di lapangan, atau kendala soal lahan, tolong disampaikan sehingga kita memastikan bahwa program prioritas ini terlaksana dengan baik,” jelasnya.
Baca Juga : Dapatkan Kesempatan Raih Voucher Listrik dengan Beli Token Listrik di PLN Mobile
Sementara itu, Sekretaris Dinas Koperasi dan UKM Sulsel, Andi Isma, menjelaskan bahwa Koperasi Merah Putih nantinya akan dilengkapi sejumlah fasilitas, seperti gerai sembako, klinik, farmasi, agen BRILink, hingga pos layanan pengiriman logistik.
“Masalah lahan gudang ini memang menjadi perhatian. Beberapa desa di pulau tidak memiliki lahan luas. Tapi saat ini sudah ada 682 yang terbangun di Sulsel, selebihnya masih dalam pencarian lahan,” demikian Andi Isma. (*)
