REPUBLIKNEWS.CO.ID, MAKASSAR — Representase perempuan pada ranah politik sampai hari ini masih menjadi aspek yang perlu di perhatikan oleh masyarakat dan juga pemerintah.
Pemilu 2024 yang tidak lama lagi akan dilaksanakan, menjadi momentum untuk menyaksikan peranan perempuan Indonesia untuk ikut berpartisipasi dalam menyukseskan pesta demokrasi terbesar di Indonesia.
Hal ini disampaikan oleh Endang Sari sebagai Komisioner KPU Kota Makassar pada kegiatan Advance Training tingkat Nasional yang diselenggarakan oleh Himpinan mahasiswa Islam (HMI) Badko Sulselbar, Senin (22/05/2023).
Baca Juga : Pengurus Badko HMI Sulselbar Dapat Bantuan Pendidikan Wali Kota Makassar ke The University of Tokyo
Partisipasi perempuan mengalami kenaikan yang cukup bagus dengan melihat angka partisipasi perempuan pada pelaksanaan pemilu. Pada pemilu 2009 sebesar 17,8%, 17,3% pada pemilu 2014, dan 20,5% pada pemilu 2019. Besaran pastisipasi tersebut akan terus diperjuangkan setidaknya untuk mendapatkan target Afirmasi 30% di parlemen.
Upaya untuk tetap menjaga dan meningkatkan Afirmasi yang ada dilakukan dengan memastikan bahwa ruang dan kesempatan perempuan harus terbuka untuk masuk pada ranah kontestasi. Dan tidak kalah pentingnya adalah tata kelola partai politik harus bersih dari bias gender yang selama ini menghambat keterlibatan pnegaruh perempuan di ruang publik dan politik.
Kegiatan Advance Training yang diikuti 32 peserta yang berasal dari berbagai daerah dengan bertemakan Peta Jalan Kepemimpinan HMI ini menjadi sebuah wadah untuk menghasilkan gagasan yang dapat memperjuangkan kesetaraan dan keadilan politik bagi perempuan. Representase perempuan dalam politik akan memberikan kinerja setidaknya dalam beberapa hal yakni Political of Presence, keadilan bagi perempuan, meningkatkan partisipasi pemilu, dan perbedaan cara pandang (perempuan) dalam memahami masalah-masalah publik.
Baca Juga : Dari Kesuksesan Start-Up ke Kepemimpinan Mahasiswa, Andi Ikram Rifqi Berkompetisi untuk Ketua Umum PB HMI
Afirmasi politik perempuan akan dicapai ketika kebijakan pemimpin khususnya pemimpin politik dapat memberikan ruang dan kesempatan bagi perempuan untuk masuk dalam kontestasi politik yang ada. Untuk itu sangat diperlukan perhatian dari masyarakat untuk dapat membantu merespons issue kebijakan pemerintah yang tidak ramah akan kepedulian terhadap posisi perempuan di ruang publik.
Turut memberikan respon terhadap representase perempuan, Ketua Umum HMI Badko Sulselbar Andi Ikram menyatakan bahwa HMI dengan landasan Ideologis Keislaman dan Keindonesiaan memiliki komitmen untuk tetap pada jalur perjuangan keadilan termasuk dalam memperjuangkan keadilan bagi posisi dan perempuan dalam kontestasi politik di Indonesia.
“Kami di Himpunan mahasiswa Islam sejak awal hadirnya di tengah perjalanan bangsa ini telah memantapkan komitmennya pada jalur perjuangan keadilan. Dan perjuangan terhadap hak-hak perempuan menjadi salah satu bagian yang tidak terpisahkan pada agenda perjuangan yang terus kami ikhtiarkan. Maka dari itu melalui Advance Tarining yang kami laksanakan diharapkan mampu menghadirkan gagasan-gagasan yang akan mengubah kondisi sosial masyarakat yang sampai saat ini masih bias gender serta tidak hanya itu melalui kegiatan ini diharapkan akan menghasilkan embrio kepemimpinan yang dapat mengaktualkan nilai Keislaman dan Keindonesiaan Bagi masyarakat Indonesia,” katanya.
Baca Juga : Sambangi Badko HMI Sulselbar, Presidium KAHMI Sulsel Muhammad Fauzi Diskusi Terkait Arah Pengkaderan HMI
Hal senada juga dikemukakan oleh Master of Training kegiatan ini M. Sibga mengatakan bahwa Perempuan merupakan bagian dari keutuhan masyarakat dan juga politik.
“Sehingga kita harus memposisikan perempuan pada tempat yang seharusnya dengan cara memberikan haknya sebagai represntasi politik yang akan diperjuangkan. Dan pada training ini peserta akan di pantik pahaman dan pengetahuannya terkait posisi perempuan pada ranah politik,” ucapnya. (*)
